Mengenal NCICD, Program Penanggulangan Kenaikan Air Laut Jakarta yang Disorot Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk membahas National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Adapun NCICD adalah program penanggulangan naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Ada dua proyek dalam program NCICD, yakni pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) dan tanggul pantai.

Perbedaan tanggul laut dan tanggul pantai

Kasi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai SDA DKI Jakarta Putu Riska Komala menjelaskan perbedaan giant sea wall dengan tanggul pantai.

"Itu (pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut) merupakan proyek NCICD," sebut Putu melalui sambungan telepon, Selasa.

Baca juga: Heru Budi Gelar Rapim, Bahas Proses Pembangunan Tanggul NCICD

"NCICD itu dibagi dalam tiga fase (pembangunan), fase A, fase B, dan fase C," sambungnya.

Fase A, kata dia, merupakan pembangunan tanggul pantai.

Sementara itu, pembangunan giant sea wall termasuk dalam fase B dan fase C.

Putu menyebut, fase A disebut sebagai pembangunan tanggul pantai lantaran tanggul yang dibangun terletak di pesisir pantai.

Menurut dia, tanggul pantai berfungsi untuk mencegah banjir rob di utara Ibu Kota.

Sementara itu, Putu menyebut, giant sea wall terletak menjorok ke laut. Tanggul ini, katanya, tak berbatasan dengan pantai maupun pesisir.

Menurut Putu, pembangunan giant sea wall yang termasuk dalam fase B dan fase C dilakukan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Proyek Tanggul Pantai dan Giant Sea Wall di Utara Jakarta, Apa Bedanya?

"Dia (giant sea wall) tidak berbatasan langsung dengan pantai atau pesisir. Fase B dan C dikerjakan oleh Kementerian PUPR, nah itu akan dibuat perencanaannya," kata Putu.

Ia menambahkan, fase B kini masih berbentuk konsep. Kementerian PUPR disebut masih mengembangkan konsep tersebut.

Pembangunan tanggul jadi sorotan

Heru menyebut rapim yang digelar menyoroti pembangunan giant sea wall dan tanggul pantai.

Katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mematangkan kembali konsep pembangunan giant sea wall.

Menurut dia, pematangan konsep akan rampung tiga bulan ke depan, atau sekitar April 2023.

Adapun pematangan konsep dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Baca juga: Soal Kelanjutan Pembangunan Tanggul Pantai, Heru Budi Sebut Harus Ada Relokasi Warga

Heru mengungkapkan, untuk mematangkan konsep ini, Bappeda DKI Jakarta akan menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas, diskusi dengan para kementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, Lingkungan Hidup, dan seterusnya," katanya.

Sementara itu, Heru melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta akan membahas pembangunan tanggul pantai bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena bakal membuat sertifikat tanah di garis pantai yang ditanggul.

Kemudian, menurut dia, pembangunan tanggul pantai baru akan rampung pada 2025.

"Karena kan ketika kami sudah menanggul pantai, ada lahan timbul yang milik Pemda DKI. Itu harus cepat kami sertifikatkan, yang dekat dengan Pelindo," tuturnya.

"(Pembangunan) tanggul pantai (rampung) 2025," sambung Heru.

Panjang tanggul pantai 46 kilometer

Kemudian, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal mengungkapkan tanggul pantai di pesisir Jakarta memiliki panjang total 46 kilometer.

Sebanyak 13 kilometer dari 46 kilometer itu telah dibangun.

Sementara itu, kata dia, sebanyak 33 kilometer sisanya akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI kebagian untuk membangun tanggul pantai sepanjang 22 kilometer. Sedangkan 11 kilometer di antaranya sudah dikerjakan, sehingga menyisakan 11 kilometer lagi.

Baca juga: Tanggul Pantai Jakarta Bakal Sepanjang 46 Km, Sudah Dibangun 13 Km

"(Sepanjang) 11 kilometer itu ditangani Pemprov DKI Jakarta," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

"Yang ditangani Pemprov DKI (sepanjang) 11 kilometer itu (lokasi tanggulnya) di empat klaster, (yakni) Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan klaster Kali Blencong," sambung Yusmada.

Ia mengungkapkan, pembangunan tanggul pantai ini tergolong proyek yang dikerjakan beberapa tahun (multiyears) hingga 2025.

Kementerian PUPR, katanya, kebagian untuk membangun tanggul pantai sepanjang 11 kilometer.

"(Sebanyak) 11 kilometer lagi (dikerjakan) oleh Kementerian PUPR," sebut Yusmada.

Relokasi warga

Heru juga mengungkapkan, bakal ada warga yang direlokasi demi kelanjutan pembangunan tanggul pantai.

Dalam kesempatan itu, ia belum mengungkapkan secara rinci berapa warga yang akan direlokasi untuk pembangunan tanggul pantai itu.

"Kalau tanggul pantai, ada beberapa hal yang memang spot-spot tertentu harus ada perpindahan warga," kata dia.

Namun, Heru berujar bahwa dia akan bijak dalam proses relokasi warga untuk pembangunan tanggul pantai tersebut.

"Ya, kami bijak lah untuk itu," ungkapnya.

Terkendala aktivitas warga

Lalu, Heru mengungkapkan pembangunan tanggul pantai terkendala kegiatan warga di laut Jakarta.

"Ada beberapa titik yang memang terkendala di lapangan, ada sebagian titik kegiatan warga, bukan rumah warga," ungkapnya.

Warga, kata Heru, yang mayoritas merupakan nelayan masih beraktivitas di laut Jakarta.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta kerap menyosialisasikan soal pembangunan tanggul pantai itu ke para nelayan yang masih beraktivitas.

"Ada nelayan yang harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," sebutnya.