Tak Yakin Jalan Berbayar Bisa Atasi Macet, Warga: Enggak Ngaruh!

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga yang tinggal dan bekerja di Jakarta tak yakin penerapan sistem jalan berbayar elektronik/electronic road pricing (ERP) bisa mengatasi kemacetan. 

Berdasarkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE), bakal ada 25 jalan yang diberlakukan sistem berbayar.

Pengendara kendaraan bermotor atau kendaraan berbasis listrik akan dikenai tarif sebesar Rp 5.000-19.000 saat melewati jalan berbayar elektronik.

Seorang warga Bekasi yang bekerja di Jakarta bernama Bryan (25) khawatir, wacana justru dapat memperparah titik kemacetan.

"Enggak ngaruh, malah nambah titik kemacetan baru," terang dia kepada Kompas.com, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Rencana Penerapan Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta, demi Atasi Macet atau Cari Cuan?

Ia menilai kemacetan itu bisa saja timbul di gerbang masuk jalan berbayar.

Sebab, pengendara yang biasanya bisa langsung bisa melaju di suatu jalan, kini harus melewati gerbang ERP. 

Di sisi lain, menurut Bryan, transportasi umum di DKI Jakarta masih belum memadai secara waktu.

Masih ada jenis transportasi umum yang jadwal operasionalnya lebih lambat dari yang tertera alias "ngetem".

"Jadi kalau masih belum banyak warga yang beralih ke transportasi umum, tapi berlakuin ERP itu, bakal tambah kemacetan baru kalau model sistemnya kayak nge-tap kartu," ujar Bryan.

Baca juga: Kebijakan Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Dinilai Tak Populer, Pengamat: Mumpung Gubernurnya Itu Heru Budi Hartono

Warga lainnya, Yogi (32) mengatakan, penerapan sistem jalan berbayar elektronik untuk mengurangi kemacetan merupakan langkah kurang tepat.

Menurut pria yang berdomisili di Bekasi ini, ada cara lain yang dirasa lebih tepat untuk mengantisipasi kemacetan di Ibu Kota.

"Mungkin yang pernah kita liat, orang naik kendaraan roda empat cuma diisi satu orang," kata Yogi.

"Mungkin bisa (terapkan) satu mobil wajib diisi dua hingga tiga orang kayak dulu. Jangan apa-apa diberatin ke duit," sambung dia.

Baca juga: Intip Skema Jalan Berbayar di Singapura

Adeen (35), yang berdomisili di Jakarta, juga menilai ERP bukanlah opsi yang tepat untuk mengurangi kemacetan.