Unjuk Rasa Tak Mempan, Ojol Tetap Akan Dikenai Tarif ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Angkutan ojek online (ojol) disebut tak termasuk dalam pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang dikecualikan untuk membayar tarif pelayanan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, usai pengemudi ojol berunjuk rasa menolak penerapan ERP. Demo tersebut berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Syafrin berujar, ojol tetap dibebani layanan ERP karena tak berpelat kuning. Menurut dia, ketentuan ini merujuk kepada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Yang demo ini kan angkutan online ya. Jadi, sebagaimana dalam UU Nomor 22, pengecualian itu hanya untuk pelat kuning dan mereka, angkutan online, ini kan sekarang masih pelat hitam," ujar Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Baca juga: Temui Massa Pengemudi Ojol, Fraksi PKS Tegaskan Tolak ERP

Di satu sisi Syafrin tak memungkiri ojol bisa jadi tak akan dikenai tarif pelayanan ERP dengan catatan bahwa ini bisa terjadi jika UU Nomor 22 Tahun 2009 direvisi.

Syafrin kemudian menegaskan, selama UU Nomor 22 tak direvisi, Dishub DKI tetap mengacu kepada produk hukum tersebut.

"Kalau UU-nya diubah ya (bisa jadi ojol jadi pengecualian). Ya kami akan melihat perkembangan dari revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 yang saat ini masih ada di DPR," ungkap dia.

Baca juga: Tolak ERP, Pengemudi Ojol: Pendapatan Kami Bakal Turun Drastis

"Namun, dalam posisi dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 2009, maka kami tetap mengacu pada hal tersebut," sambung Syafrin.

Untuk diketahui, sejak Rabu siang, sejumlah pengemudi ojol berujuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 11.47 WIB, terdapat sekitar 100 lebih pengemudi ojol yang memenuhi area depan Gedung DPRD DKI Jakarta.