Fraksi Nasdem Yakin Sekda DKI Baru Bisa Netral di Antara Legislatif Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi NasDem DKI Jakarta meyakini Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono bisa menjaga netralitas saat bersinggungan dengan fraksi-fraksi legislatif Jakarta.

Adapun Joko resmi menjabat sekda DKI usai dilantik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Rabu (15/2/2023).

Wakil Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Nova Harivan Paloh berujar, pejabat yang hendak mengisi jabatan sekda DKI harus melalui proses lelang terlebih dahulu.

Usai melalui beberapa proses, Presiden Joko Widodo lantas menunjuk siapa yang pantas menjadi sekda DKI.

"Eselon I juga Presiden yang memutuskan, dan juga ada tim penilai sendiri. Istilahnya boleh pun dari mana-mana, kan lelang jabatan," tutur Nova melalui sambungan telepon, Kamis (16/2/2023).

"Saya rasa kalau dalam hal ini, pasti (Joko) netral (saat bersinggungan dengan fraksi)," lanjutnya.

Baca juga: F-PSI: Sekda DKI Dipilih Jokowi, Diharapkan Bisa Selaraskan Kebijakan Pemprov dengan Pusat

Dalam kesempatan itu, Nova berharap pendapatan daerah akan tercapai seiring dengan dilantiknya Joko sebagai Sekda DKI Jakarta.

Mengingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 mencapai Rp 83,7 triliun.

"Saya berharap target pendapatan daerah bisa tercapai dari sektor-sektor kegiatan seperti pajak daerah dan lainnya," tuturnya.

Nova juga berharap Joko bisa bekerja sama dengan baik bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Joko diminta bisa bekerja sama dengan Heru agar koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta lancar.

"Sekda yang baru ini bisa berdampingan bersama dengan Pj Gubernur (Heru Budi) dalam rangka berkoordinasi terhadap SKPD dalam hal memprioritaskan pembangunan," kata dia.

Baca juga: Pesan Heru Budi ke Sekda DKI Usai Dilantik : Masalah di Jakarta Harus Diselesaikan

Selain itu, Nova meminta Joko fokus menyelesaikan tiga persoalan di Ibu Kota yang dianggap krusial, yakni mengatasi banjir, kemacetan, serta kemiskinan.

Joko juga diminta melaksanakan program penanganan banjir, kemacetan, dan kemiskinan itu pada tahun ini.

"Ada tiga hal prioritas kan, banjir, macet, dan kemiskinan," ucapnya.