Luhut Maafkan Haris-Fatia, tapi Proses Hukum Pencemaran Nama Baik Berlanjut ke Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disebut telah memaafkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus pencemaran nama baik.

Namun, proses hukum terhadap Haris dan Fatia yang kini telah sudah masuk ke kejaksaan akan tetap berlanjut hingga ke persidangan.

"Pak Luhut bilang sebetulnya sudah memaafkan Haris dan Fatia. Namun, sebagai seorang pejabat negara yang patuh akan hukum, Pak Luhut tidak bisa untuk menghentikan proses hukum yang sudah bergulir," ujar Kuasa Hukum Luhut, Juniver Girsang, Rabu (22/2/2023).

Menurut Juniver, kliennya tetap melanjutkan proses hukum pencemaran nama baik ini karena menyangkut harkat dan martabat keluarga.

Baca juga: Haris Azhar dan Fatia Siap Hadapi Sidang Pencemaran Nama Baik Luhut

Juniver pun menegaskan bahwa Luhut akan langsung memberikan kesaksian berkait alasan dirinya melaporkan Haris dan Fatia.

"Proses hukum harus tetap berjalan, karena ini sudah menyangkut harga diri dan martabat Pak Luhut maupun keluarganya," ungkap Juniver.

"Tentu nanti Pak Luhut akan hadir dan memberikan penjelasan soal mengapa dia membuat laporan ini," sambung Juniver.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sebelumnya menyatakan berkas perkara pencemaran nama baik Luhut yang dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya telah lengkap.

Baca juga: Haris Azhar soal Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut: Mau Dihentikan atau Disidangkan? Kami Enjoy Saja

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ade Sofyan mengatakan, berkas perkara pencemaran nama baik dengan tersangka Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti telah selesai diteliti oleh tim jaksa.

"Sudah P21 tertanggal 3 Februari 2023," ujar Ade saat dikonfirmasi, Senin (20/2/2023).

Saat ini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk pelaksanaan pelimpahan tahap kedua, yakni penyerahan tersangka dan alat bukti.

"Untuk waktu pelimpahan tahap dua sedang dikoordinasikan dengan Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya Kejati DKI siap untuk tahap dua," ungkap Ade.

Baca juga: Polda Metro Ungkap Alasan Tolak Laporan Haris Azhar Terhadap Luhut

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut sejak 19 Maret 2022.

Keduanya kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pada 1 November 2022, nyaris 7 bulan sejak pemeriksaan perdana mereka sebagai tersangka.

Perkara ini berawal dari percakapan antara Haris dan Fatia dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Dalam video tersebut, keduanya menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.

Dalam laporan YLBHI dkk, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ), adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut.

Setidaknya, ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah purnawirawan polisi Rudiard Tampubolon, purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut.

Luhut sempat membantah tudingan itu dan melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia agar mereka meminta maaf.

Namun, permintaan itu tidak dipenuhi sehingga Luhut memutuskan melaporkan Haris dan Fatia ke polisi pada 22 September 2021.

Luhut mengatakan, dirinya memutuskan untuk lapor polisi karena pernyataan Haris dan Fatia ia nilai sudah menyinggung nama baiknya dan keluarga.

"Ya karena (Haris dan Fatia) sudah dua kali (disomasi) tidak mau minta maaf, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya," kata Luhut saat itu.