Kerap Disamakan dengan Kampung Tanah Merah, Warga Bendungan Melayu: Kami Bukan Penduduk Gelap

JAKARTA, KOMPAS.com - Rudi (63), warga RT 006 RW 01, Bendungan Melayu, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, menegaskan bahwa warga di kawasannya memiliki status kepemilikan tanah yang resmi.

Ia membantah anggapan bahwa status warga Bendungan Melayu sama dengan Kampung Tanah Merah meski sama-sama terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Ia menegaskan hal tersebut karena tidak sedikit orang salah kaprah tentang batasan wilayah usai terjadinya kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Baca juga: Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang Mengaku Punya SHGB, Terbit Jelang Pemilu 2019

"Di sini ini Kampung Bendungan Melayu. Kalau RW 09 itu Kampung Tanah Merah. Kami bukan penduduk gelap. Banyak yang sering menyamakan," ucap Rudi saat ditemui Kompas.com pada Jumat (10/3/2023).

"Makanya orang sana bilangnya ini ilegal," seloroh Rudi sambil tertawa.

Rudi yang rumahnya selamat dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini mengaku memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas rumah yang dia huni.

Menurut dia, SHGB itu berlaku selama 30 tahun. Dengan memegang SHGB ini, Rudi menolak disebut sebagai warga ilegal.

"Saya dari lahir di sini, ada kok SHGB. Kalau enggak salah 30 tahun (masa berlakunya)," ungkap Rudi.

Baca juga: 2 Jenazah Terakhir Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Akhirnya Dijemput Keluarga di RS Polri

Rudi mengaku menerima SHGB menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 atau menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada periode pertama.

"Setelah (Jokowi) jadi (Presiden), pas mau kedua (periode kedua)," ujar Rudi.

"Iya (menjelang Pemilu 2019). Dua periode kan dia (Jokowi). Kejadiannya (penerbitan SHGB) pas mau akhir (masa jabatan periode pertama)," imbuh dia.

Rudi juga memastikan ia memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tiap tahunnya.

"Ada semua, bayar saya," tutur Rudi.