9 Jam Demo di DPR, Massa Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Bubarkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/3/2023) akhirnya selesai.

Massa aksi dari kelompok Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen sejak pukul 11.00 WIB siang itu, akhirnya membubarkan diri pada pukul 20.20 WIB

Bersamaan dengan itu, ruas Jalan Gatot Subroto mengarah Slipi yang sebelumnya ditutup mulai dibuka secara bertahap oleh Kepolisian.

Hingga pukul 20.20 WIB, massa aksi yang berasal dari berbagai aliansi buruh itu sudah membuat barisan untuk melaksanakan long march menuju Jalan Gerbang Pemuda.

Baca juga: Demo di Balai Kota, Ini Tuntutan Eks PJLP yang Dipecat Heru karena Faktor Usia

Meski begitu, spanduk hingga poster berisi pesan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja masih terpasang di pagar dan gerbang DPR/MPR, serta pagar pembatas Tol Dalam Kota.

Petugas gabungan TNI-Polri yang bersiaga di lokasi pun tampak mengawal barisan massa aksi yang mulai membubarkan diri.

Adapun 10 tuntunan yang dibawa dalam aksi demonstrasi hari ini adalah:

1. Mendesak Presiden dan DPR RI segera mencabut Perppu Cipta Kerja

2. Mendesak Presiden dan DPR RI segera menghentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi

3. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (UU Minerba, KUHP, UU revisi KPK, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UULITE, UU IKN, PP No. 12 Tahun 2003)

Baca juga: Polisi Tangkap Dua Pembacok yang Tewaskan Pelajar SMK di Bogor, Satu Orang Masih Buron

4. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat)

5. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak

6. Hentikan liberalisasi agraria dan pengrusakan lingkungan, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sebagai basis pembangunan nasional

7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang

8. Hentikan kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor

9. Bongkar dan usut tuntas berbagai praktek mafia pajak sampai ke akar-akarnya

10. Hentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)