Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPKD DKI Ketahuan Cantumkan Pos Anggaran Gaib Dalam Laporan Triwulan Penggunaan APBD 2023

Kompas.com - 09/05/2023, 21:42 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mencantumkan pos anggaran gaib dalam laporan triwulan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Hal ini diungkap Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka usai rapat bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Menurut Andyka, tercantum angka yang sama di kolom pendapatan dalam laporan penggunaan APBD DKI hingga 30 April 2022 dan di kolom pendapatan dalam laporan penggunaan APBD DKI hingga April 2023.

"Kenapa kok anggaran di 2022 itu copy paste, sama persis, dengan anggaran di 2023. Sampai komanya, sama semuanya," ungkapnya.

Baca juga: Pohon di Monas Akan Ditanam Kembali, Pemprov DKI dan Pusat Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar

Padahal, kata Andyka, BPKD DKI tidak memiliki proyeksi untuk menerima pendapatan tersebut hingga 30 April 2023.

Dengan demikian, ia menyebutkan, anggaran yang dicantumkan merupakan anggaran kosong atau gaib.

"Dimasukkan ke 2023, padahal isinya enggak ada, uangnya enggak ada, potensi pendapatan dari sana tuh enggak ada," tuturnya.

Andyka mengungkapkan, berdasar hasil rapat, BPKD DKI mengakui pihaknya mencantumkan anggaran pendapatan gaib di kolom pendapatan dalam laporan penggunaan APBD DKI hingga 30 April 2023.

Sebab, ada anggaran belanja yang tergolong bernilai besar di kolom belanja dalam laporan penggunaan APBD DKI hingga 30 April 2023.

Baca juga: Tak Lagi Jadi Prioritas, Anggaran Bangun ITF Sunter Rp 577 Miliar Diperkirakan Masuk SiLPA

Dengan demikian, nominal anggaran pendapatan seakan-akan memiliki nilai yang sama dengan nominal anggaran belanja dalam laporan penggunaan APBD DKI hingga 30 April 2023.

"Diisi angka pendapatan kenapa? Karena belanjanya yang begitu banyak, seolah-seolah untuk mengakomodir supaya bisa ter-cover belanja," urai Andyka.

"Ada anggaran yang menurut bahasanya teman-teman SKPD itu 'kopong'. Ada anggarannya, tapi isinya enggak ada," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com