Heru Budi Pantau ASN Pemprov DKI yang WFH Lewat "Video Call"

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memantau aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan cara video call.

Untuk diketahui, Heru menerapkan kebijakan WFH dengan kapasitas 50 persen bagi ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta sejak Senin (21/8/2023).

"Saya bisa video call. Jadi saya minta Pak Wali Kota, Wali Kota Jakarta Barat, misalnya mana yang work from home. Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita video call dan tanya 'kamu dimana, di rumah?'" ujar Heru usai menanam pohon di kawasan Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Minta Aturan WFH untuk ASN Dievaluasi, Komisi D DPRD DKI: Mereka Kerja di Rumah atau Jalan-jalan?

Heru Budi mengimbau perusahaan swasta di DKI Jakarta juga menerapkan WFH bagi para pekerja, tapi tak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Kan saya himbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetep tumbuh, juga mengurangi polusi dan kemacetan," ucap Heru.

Soal kemacetan yang masih terjadi meski ASN WFH, Heru meminta untuk tidak menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Menurut Heru, jumlah ASN di Pemprov DKI Jakarta yang menjalani WFH tak sebanding dengan total warga di Ibu Kota.

Hal ini lah yang diduga menjadi faktor belum efektifnya WFH untuk mengurangi kemacetan.

Baca juga: Saat Pekerja Swasta di Jakarta Juga Ingin WFH seperti ASN DKI, tapi...

"Pemda hanya 25.000, Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh. Sehingga harapan saya semua bisa ikut (WFH) tapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi. diatur sendiri," kata Heru.

Sebagai nformasi, aturan WFH kapasitas 50 persen bagi para ASN DKI dipercepat menjadi Senin (21/8/2023) dari yang sebelumnya direncanakan pada 28 Agustus 2023.

Penerapan WFH ini untuk menangani polusi udara di Ibu Kota dan mengurangi kemacetan untuk persiapan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.