Heru Budi Sodori Perusahaan Swasta Tiga Poin Penanganan Polusi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ada tiga poin yang ditawarkannya ke salah satu perusahaan swasta di Ibu Kota berkait penanganan polusi udara.

Penawaran disampaikan eks Wali Kota Jakarta Utara dalam pertemuannya dengan salah satu perusahaan penyedia kendaraan bermotor pada Selasa (29/8/2023) sore.

"Pertama, saya minta kerja sama yang baik dengan salah satunya dengan Astra. Salah satunya adalah untuk memastikan ATPM di uji emisi," ujar Heru.

"Jadi setiap bengkel kendaraan yang masuk dan keluar, uji emisinya terkendali," sambungnya.

Baca juga: Belum Tertarik Siram Jalan demi Kurangi Polusi, Wali Kota Tangsel: Itu Hanya Mengademkan

Permintaan kedua, kata Heru, perusahaan swasta seyogianya membantu Pemda DKI mempercepat pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota.

Tak hanya Astra, kata Heru, penawaran tersebut juga akan disodorkan kepada perusahaan swasta lainnya yang ada di Jakarta.

"Ketiga, Ini kan salah satu gedung tinggi di mana konsep yang diminta oleh Menko Marves dan KLHK bahwa seluruh gedung tinggi bisa dilakukan water mist. Jadi tiga poin itu ya," ucap Heru.

Heru sebelumnya meminta para pemilik gedung tinggi di Ibu Kota untuk melakukan penyiraman air secara massal dari atap gedung.

"Gedung-gedung tinggi yang ada di Pemda DKI ini bersama-sama melakukan istilahnya mass water, kira-kira gtu ya," ujar Heru, Senin (28/8/2023).

Baca juga: 300 Gedung Bakal Lakukan Penyiraman Massal untuk Atasi Polusi di Jakarta

Heru mengatakan, penyiraman massal itu juga akan dilakukan dari atap gedung di bawah Pemprov DKI dan pemerintah pusat, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana soal penyiraman massal dari atap gedung itu sebelumnya juga telah dibahas dengan beberapa kementerian terkait.

"Tadi saya juga sudah bertemu dalam rangka peresmian LRT, para menteri kita bersama-sama (akan melakukan). Pertama bangunan milik Pemda DKI, para Wali Kota kemarin saya sudah perintahkan bangunan Pemda, begitu juga bangunan BUMN dan BUMD," ucap Heru.

Namun demikian, Heru belum mengungkap mekanisme penyiraman. Menurutnya itu akan disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Tinggal nnti pak Asep di sini sampaikan konsepnya itu panduan harus ada sehingga nanti ketika kita kumpulkan pemilik gedung tinggi itu sudah ada," ucap Heru.