Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berobat Tanpa Resah berkat Layanan Gratis nan Mudah…

Kompas.com - 31/08/2023, 19:30 WIB
Nursita Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepeda motor yang dikendarai putri Muhammad (68) berhenti di depan rumah berpagar coklat di Jalan H Matasan, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).

Dengan perlahan, Muhammad turun dari motor yang ia tumpangi, lalu berjalan ke halaman rumah itu, sedangkan putrinya memarkirkan motor.

Rumah itu sementara difungsikan sebagai Poli Lansia Puskesmas Pasar Minggu. Sebab, bangunan puskesmas sedang direhab total.

Di halaman rumah, kursi tunggu pasien ditata rapi. Pun meja-meja untuk keperluan administrasi.

“Mau perpanjang surat rujukan, Pak,” kata Muhammad kepada petugas di meja administrasi.

Baca juga: Percepat Proses Warga Daftar JKN, Kemendesa PDTT bersama BPJS Kesehatan Hadirkan Program Pesiar

Tangannya yang sedikit gemetar menyerahkan kertas fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sambil menunggu surat rujukan terbit, ia duduk di kursi tunggu.

“Uhuk…, uhuk… Tiap batuk, ulu hati saya sakit,” kata Muhammad memulai ceritanya kepada Kompas.com, kemudian membetulkan masker hitam yang dipakai agar menutupi hidung.

Muhammad bercerita, sekitar 1-2 bulan lalu, ia batuk terus-menerus. Napasnya sesak. Berbekal KIS yang diberikan pemerintah, Muhammad datang ke puskesmas.

“Waktu itu daftar ke sini cuma nunjukin kartu BPJS (Kesehatan),” ucap Muhammad.

Muhammad didiagnosis mengidap radang paru-paru (pneumonia). Ia kemudian dirujuk ke RSUD Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Setelah menjalani pengobatan, Muhammad merasa kondisinya membaik. Hasil rontgen pun menunjukkan hal positif.

“Rontgen di RSUD Jagakarsa. Katanya udah cakep (organ) dalam. Ini perpanjang rujukan soalnya kadang masih batuk,” tutur dia.

Baca juga: Cara Cek Riwayat Pelayanan di Faskes Saat Periksa Pakai BPJS Kesehatan

Muhammad merasa bersyukur bisa berobat gratis. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, ia tak resah memikirkan biaya.

“Enggak perlu bayar apa-apa. BPJS saya juga enggak bayar iuran, ditanggung pemerintah,” kata dia.

Belum selesai Muhammad bercerita, namanya dipanggil petugas. “Pak Muhammad, rujukannya sudah (terbit), Pak,” kata petugas memanggil nama Muhammad.

Muhammad perlahan berdiri, lalu menuju meja administrasi. Ia menerima surat rujukan tak sampai 15 menit setelah menyerahkan kertas fotokopi KTP dan KIS.

“Sudah dapat (surat rujukan), saya pamit ya,” kata Muhammad. Ia lalu berjalan ke parkiran bersama putrinya.

Lansia bernama Eliakim Tambun (77) saat ditemui di rumahnya, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2023). Eliakim telah menjalani operasi katarak menggunakan layanan BPJS Kesehatan.KOMPAS.com/NURSITA SARI Lansia bernama Eliakim Tambun (77) saat ditemui di rumahnya, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2023). Eliakim telah menjalani operasi katarak menggunakan layanan BPJS Kesehatan.
Selain Muhammad, Eliakim Tambun (77) juga merasakan betul manfaat BPJS Kesehatan. Ia sudah dua kali menjalani operasi katarak tanpa mengeluarkan biaya.

Dengan senyum mengembang, Eliakim menceritakan kebahagiaannya bisa kembali membaca buku tanpa terhalang “kabut”. Matanya berbinar-binar.

“Baca buku udah bisa sampai 40 halaman sekali baca, he-he-he. Supaya jangan cepat pikun,” kata Eliakim di rumahnya, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2023).

Eliakim sudah dua tahun menderita katarak. Kondisi matanya makin memburuk dalam enam bulan terakhir sebelum operasi.

Dalam dua tahun itu, hobinya membaca buku terganggu. Ia tak bisa membaca dengan jelas, meski memakai kacamata.

Ia juga seringkali tak mengenali orang yang menyapanya.

“Sebelum operasi, kabur semua (penglihatan), kayak berembun. Kegiatan baca berkurang banget,” ujar dia.

Baca juga: Bagaimana Cara Pembaruan Data BPJS Ketenagakerjaan?

Eliakim akhirnya memeriksakan mata ke klinik ditemani sang anak, Lenny Tambun. Dari klinik, Eliakim dirujuk ke salah satu RSUD untuk menjalani operasi katarak.

Namun, jadwal operasi beberapa kali ditunda karena alasan yang ia sendiri tak tahu. Eliakim akhirnya memilih dirujuk ke RS Ali Sibroh Malisi, Jakarta Selatan.

“Dari kontrol pertama, enggak ngeluarin uang. Enggak dipersulit. Tinggal kasih surat rujukan, ketemu dokter, kontrol, set jadwal operasi,” tutur Lenny yang selalu mendampingi bapaknya ke rumah sakit.

Dua minggu setelah kontrol pertama, Eliakim akhirnya menjalani operasi katarak untuk mata kiri, tepatnya pada 27 Maret 2023.

Setelah mata kirinya dipastikan sembuh, Eliakim kembali menjalani operasi pada 8 Mei 2023. Kali ini operasi mata kanan.

Selama menjalani pengobatan, pensiunan aparatur sipil negara (ASN) itu hanya sekali mengeluarkan uang untuk membeli obat.

“Obat juga sebenarnya gratis. Semua gratis. Terakhir saja pasca-operasi kedua, nebus obat sendiri karena (stok di RS) kosong,” kata Lenny.

Eliakim pun merasa terbantu. Ia tak perlu mengeluarkan uang puluhan juta rupiah agar penglihatannya normal lagi.

“Sebelum operasi, saya pernah periksa di RS swasta lain (yang tidak melayani pasien BPJS). Tahu-tahu kena Rp 2,1 juta. Setelah itu dijadwalkan operasi. Harganya Rp 19 juta per mata. Enggak jadi. Jadinya ke RS Ali Sibroh, ha-ha-ha,” kata dia terbahak.

Kini, ia berharap, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan terus bertransformasi lebih baik, agar pasien tak lagi menunggu lama jika perlu tindakan seperti operasi.

“Karena itu kan kebutuhan. BPJS harus selalu mempersiapkan layanan yang lebih cepat, terutama untuk lansia,” ujar Eliakim.

Baca juga: Cara Bayar BPJS Ketenagakerjaan lewat Mobile Banking BCA, BNI, dan Mandiri

Cerita serupa datang dari Fakhrizal (32), warga Pasar Minggu. Pada Maret lalu, anak Fakhri, KUF (4), mengalami demam. Badan KUF sampai bergetar, wajahnya pucat.

Fakhri langsung membawa KUF ke instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Pasar Minggu. Saat itu, ia hanya menunjukkan kartu digital BPJS Kesehatan di aplikasi Mobile JKN.

KUF memang telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, menjadi tanggungan sang ayah.

“Saya cuma tunjukin kartunya di aplikasi, langsung diproses. Anak saya dirawat inap,” kata Fakhri, Jumat (25/8/2023).

Tak sampai satu jam, KUF dipindahkan dari IGD ke ruang rawat khusus anak. Sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 1, KUF dirawat di ruangan dengan tiga tempat tidur dan satu kamar mandi.

“Ruangannya oke, dipasang wallpaper karakter anak-anak gitu. Dokter sama perawatnya juga enggak judes,” tutur Fakhri.

KUF dirawat di RS selama tiga hari dua malam. Setelah kondisinya membaik, KUF diizinkan pulang tetapi masih harus meminum obat.

“Sampai anak saya pulang pun, saya enggak keluar biaya sama sekali,” ucap Fakhri.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Dok. BPJS Kesehatan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
BPJS Kesehatan memang menyatakan berkomitmen meningkatkan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, tujuannya agar masyarakat merasakan manfaat BPJS Kesehatan dan semakin puas terhadap pelayanan yang diberikan.

“BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan mutu layanan agar lebih mudah, lebih cepat, dan setara tanpa diskriminasi,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Baca juga: BPJS Kesehatan Alami Peningkatan Signifikan dari Berbagai Aspek

Peningkatan mutu salah satunya dengan memungkinkan peserta BPJS Kesehatan berobat hanya dengan menunjukkan KTP.

Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Fardianto berujar, inovasi ini berlaku sejak Januari 2022.

"Berbagai inovasi layanan dihadirkan, salah satunya menetapkan KTP sebagai identitas tunggal peserta JKN," ujar Agustian dalam pemberitaan Kompas.com, Minggu (13/8/2023).

Sementara itu, peserta yang belum memiliki KTP bisa menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Keluarga (KK).

Peserta BPJS Kesehatan juga bisa berobat hanya dengan menunjukkan kartu digital di Mobile JKN.

Baca juga: Benarkah Berobat Menggunakan BPJS Kesehatan Bisa dengan Menunjukkan KTP?

Peningkatan mutu berjalan linier dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan.

Per 30 Juni 2023, kepesertaan program JKN mencapai 257,3 juta jiwa atau sekitar 93,47 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah ini naik sekitar 8,6 juta jiwa dibandingkan kepesertaan per 31 Desember 2022, yaitu 248,7 juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com