Dishub DKI Tunggu LRT Jabodebek Beroperasi Komersil untuk Kaji Usul Ganjil Genap Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum dapat menerapkan aturan ganjil genap kendaraan di ruas jalan yang dilintasi LRT Jabodebek dalam waktu dekat

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan bahwa pihaknya perlu menganalisa kepadatan lalu lintas di ruas jalan sekitar jalur LRT Jabodebek.

Namun, analisa belum dapat dilakukan karena LRT Jabodebek masih beroperasi dengan tarif promosi.

Hal ini membuat lalu lintas di sekitarnya menjadi lebih padat, karena banyak warga yang menjajalnya.

"Jika kami lakukan analisis traffic tentu kurang ideal. Karena saat ini tarif LRT Jabodebek masih tarif promo sebesar Rp 5.000," ujar Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2023) sore.

Menurut Syafrin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih harus menunggu LRT Jabodebek beroperasi dengan tarif komersial.

Kondisi ini dianggap lebih ideal untuk menganalisa situasi lalu lintas di jalur-jalur yang dilintasi LRT Jabodebek, dan mempertimbangkan usulan penerapan ganjil genap kendaraan.

"Sehingga kamu menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku. Baru pada saat itu kami akan melakukan analisis traffic dan melihat kerja jaringan di lintasan yang paralel dengan LRT Jabodebek," kata Syafrin.

Diberitakan sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Dinas Perhubungan memperluas penerapan ganjil genap kendaraan bermotor di Ibu Kota.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli mengatakan, pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor itu harus diterapkan di ruas-ruas jalan yang dilintasi LRT Jabodebek.

"Saya waktu rapat sudah bicara ke Kepala Dinas Perhubungan bahwa perlu ada penyesuaian kembali setelah LRT Jabodebek beroperasi. Di antaranya mengenai ganjil genap," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (25/9/2023).

Selain itu, Taufik juga mengusulkan rute bus transjakarta dan mikrotrans disesuaikan kembali untuk memudahkan akses ke stasiun LRT Jabodebek.

Usulan-usulan itu disampaikan dalam rangka mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, sekaligus mengurangi kemacetan akibat kendaraan pribadi.