Beberkan Praktik Pungli di Loksem UMKM, Walkot Jakpus: Sudah Harus Dihilangkan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma membeberkan sejumlah praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah lokasi sementara (loksem) pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Paparan itu menjadi salah satu topik pembicaraannya saat membuka kegiatan sosialisasi sapu bersih pungutan liar (saberpungli) di Kantor Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Menurut Dhany, salah satu modus yang umum dilakukan adalah dengan mendongkrak harga dari tiap barang dagangan pelaku UMKM.

Baca juga: Fakta Sopir Bus Kena Pungli di Thamrin City: Satu Pelaku Sudah Ditangkap, Uangnya Dipakai untuk Beli Rokok

“Salah satu contohnya di loksem Jakarta Pusat ada yang menitip harga. Misalnya, satu harga kopi Rp 3.000 dinaikkan Rp 1.000, total menjadi Rp 4.000,” kata Dhany.

“Kelebihan Rp 1.000 itu nantinya harus disetor ke salah satu orang di loksem tersebut,” sambung dia.

Selain itu, ada juga jenis pungli yang berupa kepemilikan tunggal sejumlah kios di satu loksem.

Padahal, pemiliknya tak berada di Jakarta sehingga sang pelaku pungli hanya menerima uang setoran dari penyewaan kios.

“Hal seperti ini sudah harus dihilangkan di Jakarta Pusat,” tegas Dhany.

Baca juga: Sopir Bus Kena Pungli di Thamrin City, Polisi: Korban Belum Melapor

Secara terpisah, panitia pelaksana sosialisasi saber pungli Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanko) Jakarta Pusat M Nirwan menjelaskan, acara ini adalah bentuk komitmen Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan terbebas dari pungli.

Nirwan berharap seluruh pihak yang berpartisipasi dalam sosialisasi ini bisa aktif memberantas korupsi dan pungli yang beredar di loksem.

“Kami berharap dengan kegiatan ini, seluruh pihak dapat secara aktif berpartisipasi memberantas korupsi dan pungli sehingga loksem bebas (dari pungli),” imbuh Nirwan.