Menu Cegah "Stunting" di Depok Kian Membaik Usai Tuai Cecaran dan Kritik

DEPOK, KOMPAS.com - Tercatat sudah 10 hari berjalan program pencegahan stunting lewat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok, Jawa Barat.

Sejak kemunculannya, nyaris seluruh aspek tidak lepas dari kritik dan sorotan. Mulai dari menu-menu yang dianggap kurang layak hingga stiker tutup wadah pun ikut dicecar.

Berkat masukan yang diterima, Dinas Kesehatan Kota Depok mulai berbenah. Tidak ada lagi kudapan berupa nasi, kuah sup, tahu kukus, dan sawi, seperti hari pertama PMT berlangsung.

Pada hari ke-11, menu sudah berganti dengan roti lapis isi telur dadar dan selada yang dinilai lebih layak oleh warga Depok.

Baca juga: Menu Pencegah Stunting Hari Ke-11, Warga Depok Dapat Roti Isi Telur Dadar

Padahal anggaran Rp 4,9 miliar

Seporsi nasi, kuah sup, tahu, dan sawi yang menjadi salah satu menu pencegah stunting (PMT) di Kota Depok dikeluhkan masyarakat lantaran dianggap tidak bisa memenuhi kecukupan gizi balita.

Dengan anggaran Rp 4,9 miliar untuk Rp 18.000 per porsi, masyarakat menilai tak masuk akal menu tersebut dijadikan makanan pencegah stunting. Program ini pun viral di media sosial, dan menuai sorotan dari warga Depok, Komisi D DPRD Depok hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Banyak yang mempertanyakan, ke mana sebenarnya uang itu ditujukan.

Baca juga: Menko PMK: Menu Pencegah Stunting di Depok Tidak Layak

Komisi D DPRD Depok rapat terbuka

Komisi D DPRD Depok pun sampai menggelar rapat terbuka pada Jumat (17/11/2023) lalu untuk klarifikasi dan evaluasi program PMT. Seluruh jajaran Dinas Kesehatan beserta pemangku kepentingan terlibat dipanggil.

Anggota Komisi D DPRD Babai Suhaimi mengatakan, dalam pembahasan rapat klarifikasi di Gedung Paripurna itu, DPRD menemukan sederet ketidaksesuaian, termasuk jenis makanan yang digunakan hingga kandungan gizinya.

"(Untuk kejanggalan yang ditemukan) Kandungan gizi, jenis makanan yang tidak sesuai, kandungan gizinya dianggap kurang, ditemukan ada pelaksanaan yang berbeda-beda, pemberian beda-beda dari jenis makanannya, sampai dari stoplesnya juga berbeda," ujar Babai usai menghadiri rapat klarifikasi bersama dinkes di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Anggota DPRD Depok: Program Cegah Stunting Bukan Sekadar Bagi-bagi Makanan!

Komisi D juga menyoroti penggunaan stoples wadah makanan yang harganya tidak serupa di setiap kecamatan sampai ke penggunaan stiker bergambar wajah Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak luput dari evaluasi.

Klaim sudah sesuai juknis Kemenkes

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati pun buka suara, memberi penjelasan soal kegaduhan program PMT tersebut.