JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, untuk menanyakan masalah kekurangan tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, permasalahan mengenai fasilitas tempat tersebut perlu diselesaikan dengan cepat demi kelancaran pesta demokrasi.
“Teman-teman sekalian kami akan undang Asisten Pemerintahan, Kesbangpol, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Biro Tata Pemerintahan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan Wali Kota buat pengendalian,” ujar Mujiyono saat rapat bersama KPU DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Baca juga: KPU Minta Pemprov DKI Beri Kepastian Tempat Rekapitulasi dan Gudang Logistik Pemilu 2024
Bersamaan dengan itu, para legislator juga akan memanggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tujuannya, untuk membahas permintaan penyediaan pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Permintaan itu sebelumnya disampaikan KPU DKI Jakarta dalam rangka menjamin kesehatan para KPPS Pemilu 2024 saat bertugas.
“Sama Dinas Kesehatan juga. Kasih catatan untuk jangan sampai diwakilkan karena ini penting. Kita duduk rapat disini karena pahlawan demokrasi ini. Jadi jangan sampai ini terlantar,” kata Mujiyono.
Sebagai informasi, KPU DKI Jakarta mengeluhkan kekurangan tempat rekapitulasi dan gudang logistik untuk Pemilu 2024 dalam rapat bersam Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Kekurangan itu disebabkan oleh adanya 11 Gelanggang Olahraga (GOR) untuk gudang logistik, yang malah direvitalisasi pada tahun politik.
Baca juga: KPU DKI Kekurangan Gudang Logistik Imbas 11 GOR Direvitalisasi
KPU juga mengeluhkan adanya GOR bakal gudang logistik yang masih disewakan untuk acara pernikahan menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, KPU juga mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar memfasilitasi pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, dan suplemen serta vitamin bagi calon anggota KPPS.
Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, petugas KPPS Pemilu serentak 2024 memiliki beban kerja yang sama dengan pesta demokrasi pada 2019 silam.
Pada saat itu, sebanyak 31 petugas KPPS yang meninggal dunia di Jakarta karena menurunya kondisi kesehatan di tengah pelaksanaan tugas. Selain itu, terdapat pula 158 petugas yang jatuh sakit.
Untuk itu, KPU DKI merasa harus mengantisipasi kejadian serupa terulang pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca juga: KPU Minta Pemprov DKI Beri Kepastian Tempat Rekapitulasi dan Gudang Logistik Pemilu 2024
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.