Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Lenyapnya Videotron Kampanye Anies di Bekasi

Kompas.com - 18/01/2024, 08:23 WIB
Firda Janati,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Hilangnya videotron iklan kampanye calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang terpampang di depan Grand Metropolitan Mall (GMM) Kota Bekasi masih penuh dengan tanda tanya.

Pasalnya, videotron Anies itu disetop penayangannya hanya kurang dari sehari. Seharusnya, iklan kampanye itu ditayangkan dari 15 sampai 21 Januari 2024.

Kini, ada lima videotron yang berada di depan GMM, tepatnya di bahu Jalan KH Noer Ali. Kelima LED itu kini hanya menampilkan promosi pemasangan iklan.

"Best spot for your ads, call us (tempat terbaik untuk iklan, hubungi kami," tulis iklan di videotron tersebut.

Baca juga: Tanda Tanya Penghentian Iklan Videotron Anies di Bekasi, Apa Penyebabnya?

Disetop tayang kurang dari sehari

Kabar mengenai penghentian tayangan kampanye Anies melalui videotron di Bekasi dan Jakarta disampaikan melalui akun X @aniesbubble dan @olpproject, Senin (15/1/2024).

Menurut informasi akun X @olpproject, iklan kampanye Anies melalui videotron itu seharusnya ditayangkan dari 15 sampai 21 Januari 2024.

"Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa kami," tulis akun @olpproject.

Namun, belum sampai 24 jam, videotron iklan kampanye Anies itu telah di-take down.

Di sekitar lokasi videotron terlihat sekelompok sopir taksi dan beberapa petugas keamanan yang berjaga di depan mal.

Namun, saat ditanya awak media soal penyetopan videotron Anies, tak satu pun yang bersedia memberikan komentar soal itu.

Komentar Nasdem

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Bekasi Aji Ali Sabana mengkritik penghentian penayangan videotron Anies.

Ali menilai, masa Pemilu 2024 seharusnya menjadi pesta demokrrasi yang dirayakan secara riang gembira.

"Sungguh ironis kejadian tersebut. Seharusnya di pemilu pesta demokrasi siklus lima tahunan, kita rayakan dengan riang gembira penuh kedamaian, bukannya saling tekan menekan yang destruktif," ujar Ali saat dihubungi, Rabu (17/1/2024).

Ia merasa prihatin dengan penyetopan iklan kampanye Anies sebelum waktu penyewaan videotron berakhir.

"Saya prihatin atas di-take down-nya iklan Anies. Seperti diketahui (iklan), berlaku untuk satu minggu 15-21 Januari 2024. Namun, belum sampai satu hari sudah tidak tayang," kata dia.

Baca juga: Videotron Anies di Bekasi Setop Tayang, Nasdem: Harusnya Pemilu Dirayakan dengan Gembira

Minta Bawaslu turun tangan

Ali menuturkan, Nasdem tidak ragu untuk menempuh jalur hukum jika terindikasi adanya kecurangan.

"Atas kejadian ini, tentu DPD Partai Nasdem Kota Bekasi melalui Timnas Amin akan melakukan kajian dan langkah hukum bila hal itu terindikasi ada permainan tidak Hi," ucap Ali.

Atas dasar itu, Ali mendesak Bawaslu Kota Bekasi untuk mengusut tuntas dalang yang menyebabkan iklan kampanye Anies itu dihentikan penayangannya.

"Kami mendesak Bawaslu untuk mengusut tuntas siapa dalangnya. Bila ada tindak pidana maka harus ditindak tegas sesuai aturan," ucapnya.

Ali mengatakan, pihaknya telah membuka komunikasi dengan Bawaslu Kota Bekasi berkait hal tersebut.

"Tadi sempat komunikasi dengan Komisioner Bawaslu, tapi infonya baru mau penelusuran," kata Ali.

Bawaslu bentuk tim penelusuran

Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Bekasi Muhammad Sodikin mengatakan, pihaknya bakal membentuk tim penelusuran untuk mengusut persoalan videotron Anies.

"Kami mau melakukan penelurusan terlebih dahulu. Hari ini kami akan melakukan rapat, bentuk tim penelusuran," ucap Sodikin saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Sodikin menuturkan, dalam penelusuran itu, pihaknya akan mencari informasi apakah iklan kampanye videotron Anies itu berhubungan dengan pemerintah daerah.

"Kami harus melakukan penelusuran terlebih dahulu, apakah ini ada hubungannya dengan pemda atau tidak. Apakah ini milik swasta atau pihak ketiga," imbuhnya.

Sodikin berujar, untuk memproses persoalan tersebut, pihaknya harus mengetahui dahulu posisi atau penyebab videotron tersebut disetop.

"Kami harus tahu betul posisi khususnya seperti apa, terus di-take down kenapa, apakah ada keberatan atau ada persoalan kontrak yang tidak clear," kata dia.

Baca juga: Usut Penghentian Videotron Anies, Bawaslu Kota Bekasi Bakal Bentuk Tim Penelusuran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com