Sekjen PSI Sebut Jokowi Masih Netral, Belum Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih bersikap netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Alasannya, Jokowi belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“So far kan beliau netral. Belum ada eksplisit bahwa beliau mendukung 02, kan belum ada. Secara eksplisit beliau mendukung partai anu juga belum kan,” ujar Raja Juli di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis (25/1/2024).

Menurut Raja Juli, Presiden maupun menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Dengan begitu, mereka memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan dukungan.

Baca juga: Kampanye di Tangsel Tanpa Spanduk Prabowo, PSI: Kan Sepaket sama Gibran

“Pak Jokowi juga punya hak untuk itu. Apakah Pak Jokowi akan mempergunakan hak tersebut, kami enggak tahu,” ucap Raja Juli.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

Baca juga: Ajak Warga Coblos PSI, Kaesang: Partainya Warna Merah, yang Ketua Umumnya Muda

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.