Kasatpol PP DKI Ogah Jawab Pertanyaan soal Sanksi Pelanggaran Gibran di CFD, Kasus Menguap?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin lagi-lagi menolak menjawab pertanyaan soal sanksi terhadap calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka atas pelanggaran bagi-bagi susu di area car free day (CFD).

Mulanya, Arifin menjelaskan soal penanganan atribut kampanye yang akan dicopot pada masa tenang Pemilu 2024.

Setelah itu, Kompas.com meminta Arifin menjelaskan sanksi untuk Gibran yang sampai saat ini belum juga diumumkan.

Namun, Arifin enggan menjawab dan langsung hendak bergegas pergi.

"Aakh," kata Arifin lalu tertawa di Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Ditanya soal Sanksi Pelanggaran Gibran di CFD, Kasatpol PP DKI: Kok Balik Lagi, Sudah Lewat...

Saat ditanya lagi apakah kasus pelanggaran Gibran berarti menguap, Arifin lagi-lagi enggan menanggapi.

"(Itu kan) kata sampean (menguap). Sudah dulu ya, lagi kurang sehat," kata Arifin.

Belum lama ini, Arifin juga enggan komentar ketika ditanya soal yang sama. Bahkan, dia menyebut kasus itu telah lewat.

"Kok balik lagi ke situ lagi, ke situ lagi. Sudah, sudah lewat itu,” ujar Arifin, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: CFD Jakarta pada 11 Februari Ditiadakan karena Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024

Arifin tak menjawab apakah Satpol PP sudah membahas sanksi sesuai rekomendasi dari Bawaslu, terkait kegiatan Gibran bersama sejumlah politisi membagikan susu di area CFD.

Dia hanya mengatakan, setiap pelanggaran di area CFD selalu langsung ditindak oleh Satpol PP DKI Jakarta pada hari kejadian.

“Kalau Satpol PP, tiap apa pun pelanggaran yang terjadi di CFD, ya tindakannya pada hari itu. Seperti itu, biasanya kan begitu,” kata Arifin.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, Pemprov DKI Jakarta sengaja mengulur waktu untuk menjatuhkan sanksi kepada Gibran.

"Dalam hal kasus ini ada kesengajaan. Kalau saya melihatnya memang ini persoalan ada maksud untuk dikaburkan," ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Masih Bungkamnya Heru Budi Soal Sanksi Gibran yang Bagi-bagi Susu Saat CFD, Ada Faktor Jokowi?

Menurut Trubus, kurang responsifnya Pemprov DKI tak terlepas dari sosok Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).