Demo di Depan Gedung DPR, Massa Bakar Ban lalu Nyanyi Lagu Indonesia Raya

JAKARTA, KOMPAS.com - Elemen masyarakat dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) siang.

Pantauan Kompas.com pukul 14.25 WIB, beberapa orang memegang spanduk bertuliskan Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia di depan pintu gerbang.

Di hadapan mereka terdapat ban yang telah dibakar. Dari titik api itu mengepul asap hitam yang menyebar hingga ke ruas jalan.

Baca juga: Rayakan Hari Perempuan Internasional, Ibu Ini Berharap Buah Hatinya Jadi Aktivis dan Tak Malu Ikut Demo

“Kita harus melawan sehgal bentuk ketidakadilan yang dilakukan Joko Widodo. Joko Widodo wajib hukumnya dilengserkan,” ujar salah satu peserta aksi yang berdiri di atas mobil jeep hitam.

Ia lalu menyinggung soal cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden dan adanya dinasti politik yang mengacak-acak demokrasi.

Beton pembatas pun telah dipasang di sekitar area gedung DPR/MPR. Pada beton itu, terpasang kain putih yang ditulis dengan kalimat “Rakyat Susah Gara-gara Jokowi”, “Hancurkan Dinasti Politik”, dan “Tangkap Jokowi”.

Tak lama, demonstran yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang itu menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil dipimpin oleh orator.

Mereka membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari melengserkan Joko Widodo, menghapuskan dinasti politik, mengadili Komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat, menolak hasil hitung cepat, menolak kenaikan harga cabai, hingga menolak kenaikan harga sembako dan rencana kenaikan harga BBM.

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.621 personel untuk mengawal unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR.

Baca juga: Demo di Depan Gedung DPR, Emak-emak: Sembako Mahal, Saatnya Jokowi Turun

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan 1.621 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait," ungkap Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto.

Menurut dia, penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Kami lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan dengan penyekatan di Pulau Dua,” kata Anton.