Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi V DPR Pertanyakan Kesiapan Terminal Baranangsiang Hadapi Arus Mudik Lebaran

Kompas.com - 20/03/2024, 13:20 WIB
Ruby Rachmadina,
Abdul Haris Maulana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mempertanyakan kesiapan Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, menghadapi arus mudik Lebaran 2024.

Sudewo menyinggung kondisi Terminal Baranangsiang yang dinilai belum layak untuk menampung jumlah pemudik, baik untuk keberangkatan atau kedatangan.

“Semua aktivitas ada di sini (Terminal Baranangsiang) bagaimana mengatur semuanya itu dengan terminal yang sesempit itu, ada sekian ratus bus, ada ribuan penumpang, sesuatu yang tidak masuk akal kesemrawutannya,” ucap Sudewo saat ditemui Kompas.com di Terminal Baranangsiang, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Kondisi Terminal Baranangsiang Kota Bogor Mengkhawatirkan

Terminal Baranangsiang yang berlokasi di pusat kota juga dinilai masih memiliki sejumlah permasalahan, di antaranya pergerakan orang yang tidak teratur, fasilitas kesehatan untuk penumpang dan awak pengemudi, hingga parkir kendaraan yang kurang baik.

“Bagaimana pelayanan kesehatan, pengecekan kesehatan kru, pengecekan kesehatan penumpang, kemudian kondisi layak kendaraan itu gimana,” ujarnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, mengatakan, sarana dan prasarana di Terminal Baranangsiang dinilai belum maksimal.

RevitalisasiTerminal Baranangsiang yang tak kunjung dilakukan dari tahun ke tahun disebabkan oleh terganjalnya perjanjian dengan perusahaan yang mengelola terminal tersebut atau pihak ketiga, yakni PT PGI.

“Terkait sarana prasarana sangat jauh dari memadai tapi ternyata akar masalahnya bukan dari konteks perbaikan tapi dari konteks legalitas,” Mulyadi.

Terminal Baranangsiang baru dikelola oleh Kementerian Perhubungan pada 2018, sedangkan pada 2012 sudah disewakan kepada pihak PGI dalam kurun waktu selama 30 tahun.

Baca juga: Saat Sopir Bus dan Penumpang Keluhkan Kondisi Terminal Baranangsiang Bogor yang Mengkhawatirkan...

Namun, perjanjian dengan pihak ketiga masih berjalan sehingga dana APBN tidak bisa masuk dan membuat revitalisasi tak kunjung dilakukan.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk duduk bersama membahas permasalahan Terminal Baranangsiang yang belum menemui titik terang hingga kini.

“Saya meminta Kementerian Perhubungan segera memberikan laporan khusus termasuk legal audit, action plan, dan time plan-nya supaya ke depan Terminal Baranangsiang bisa betul-betul direvitalisasi,” ucap Mulyadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Megapolitan
Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Megapolitan
KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com