Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto tak berkomentar soal kawasan kumuh yang keberadaannya disebut dekat dengan Istana Negara.

"Teman-teman bisa lihat di google, foto udara, seperti apa faktanya bagaimana, saya tidak bisa banyak komentar lah," ujar Heru saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).

Heru mengatakan, ada kriteria lingkungan bisa disebut kumuh. Kriteria itu bisa dalam konteks fisik bangunan, maupun strata sosial dari para penguni rumah.

Baca juga: Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Dengan begitu, perlu dipastikan lingkungan yang tidak jauh dari Istana Negara itu apabila disebut kumuh.

"Ada kumuh karena bangunan berantakan tapi standar (bangunan) memenuhi. Nah itu dalam konteks saya sebagai perencana kota itu kumuh," kata Heru.

Keberadaan kawasan kumuh dekat Istana Negara itu semula disebut oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Hal itu dia ungkapkan saat mengkritik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2025 yang kini dalam proses penyusunan.

Menurut dia, rencana kerja tersebut belum menyentuh permasalahan di Jakarta, yang sebentar lagi bakal berubah status dan menjadi kota global.

“Makanya kalau bicara global, Jakarta globalnya di mana? Ini ada daerah dekat Istana Negara hanya jarak 1 kilometer, masih ada daerah kumuh, Johar dan Tanah Tinggi. Penataan kota sampai hari ini masih karut,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Mulanya Kumuh, Kolong Tol Becakayu di Cipinang Melayu Jadi Lahan Urban Farming

Selain itu, RKPD DKI Jakarta juga dianggap belum bisa menuntaskan masalah banjir dan macet yang sampai saat ini masih terjadi.

Prasetyo berpandangan, salah satu penyebab belum tuntasnya persoalan banjir ialah karena Pemprov DKI tidak fokus dengan program yang akan dilakukan dan kerap berubah-ubah setiap penyusunan rencana kerja.

“Masalah Jakarta sekarang tuh banjir, macet, dan masyarakat harus dikonsolidasikan dulu, dibereskan dulu. Baru dapet tuh globalnya,” ucap Prasetyo.

"Bicara masalah macet, istilahnya dengan penyangga Jakarta juga kita harus tegas. Kalau tidak tegas, macet tidak akan hilang. Bicara banjir, diturap semua, dikeruk, kan ada anggarannya,” pungkas Prasetyo.

Baca juga: Pemprov DKI Perbaiki Belasan Rumah Kumuh di Jakarta Barat