Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut masih ada daerah kumuh dekat Istana Negara.

Daerah yang disebut kumuh dan ekonomi warganya memprihatinkan itu adalah perkampungan di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan, tak bisa sembarangan menyebut suatu daerah sebagai kawasan kumuh.

Baca juga: Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Bagi dia, ada kriteria-kriteria yang harus menjadi dasar penilaiannya. Misalnya, kriteria itu dalam konteks bentuk dan kondisi fisik bangunan, maupun strata sosial dari para penghuni rumah.

"Ada kumuh karena bangunan berantakan tapi standar (bangunan) memenuhi. Nah itu dalam konteks saya sebagai perencana kota itu kumuh," ujar Heru saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).

Pertanyakan fakta sebenarnya

Heru pun mempertanyakan fakta sebenarnya kondisi daerah Tanah Tinggi yang disebut kumuh tersebut. Perlu ada penelusuran lebih lanjut untuk memastikannya bisa dikategorikan kumuh.

Namun, Heru tidak menjelaskan apakah pihaknya akan menelusuri lebih lanjut daerah kumuh yang dimaksud. Dia juga enggan berkomentar banyak mengenai persoalan itu.

"Teman-teman bisa lihat di google, foto udara, seperti apa faktanya bagaimana, saya tidak bisa banyak komentar lah," kata Heru.

Kompas.com mendatangi lokasi yang disebut sebagai daerah kumuh di kawasan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, yakni wilayah RW 12.

Permukiman warganya berlokasi di Jalan Tanah Tinggi XII yang mempunyai lebar berkisar tiga sampai empat meter. Jaraknya dari Istana Negara sekitar 5 kilometer.

Di sepanjang Jalan Tanah Tinggi XII, terdapat sebuah kali dengan ketinggian turap sekitar dua meter.

Warna airnya hitam. Meski mengalir, banyak sampah plastik yang mengambang dan tersangkut hingga akhirnya menumpuk di beberapa badan sungai.

Secara kasat mata, rumah-rumah penduduk yang berdiri dekat Jalan Tanah Tinggi XII ini merupakan bangunan permanen. Seolah tidak tampak seperti kawasan kumuh yang kebanyakan bangunanannya semipermanen.

Kumuh dan padat

Ketua RW 12, Imron Buchari kemudian mengajak Kompas.com menyusuri gang-gang dengan lebar bervariasi, mulai dari satu meter hingga hanya 40 sentimeter.

Kami tidak bisa berjalan sejajar. Bahkan, terkadang harus bergantian dengan pejalan kaki dari arah yang berlawanan ketika melewati gang sempit.

Baca juga: Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dari penelusuran ini, visual permukiman kumuh terpampang nyata. Sebagian besar rumah warga RT 12 bukan lebar, melainkan tinggi. Entah dua lantai atau tiga lantai.

Lantai satu bangunan semi permanen ini mempunyai tembok berbahan batu bata. Tetapi, entah setiap rumah memakai pondasi cakar ayam atau tidak.

Untuk menguatkan beban, rumah dua atau tiga lantai ini juga ditopang dengan kayu. Pada lantai dua dan tiga, dinding bangunan sudah bukan lagi berbahan batu bata, melainkan seng atau tripleks.

Meski begitu, ada pula rumah tingkat yang mempunyai dinding berbahan batu bata ringan dengan acian kasar. Jarak rumah satu dengan yang lainnya sangat dekat. Bahkan ada yang nol sentimeter.

Kondisi ini membuat cahaya matahari sulit masuk ke sela-sela. Alhasil, kebanyakan warga menyalakan lampu di depan rumah meski saat siang hari. Saat lampu dimatikan, suasana menjadi sangat gelap.

Ketika berada di depan rumah warga dengan lebar berkisar 40 sentimeter, suasananya pengap dan gerah karena sirkulasi udara yang tidak baik. Ventilasi udara rumah warga juga tertutup dengan tembok kiri dan kanan

"Beginilah realita permukiman kumuh milik warga miskin yang dekat dengan Istana Negara," celetuk Imron kepada Kompas.com.

Di tengah penelusuran, tampak dua rumah warga dan lahan kosong yang penuh dengan sampah.

Sampah-sampah ini menumpuk dan tidak pernah diangkut. Kondisi ini menimbulkan aromanya tidak sedap di kawasan tersebut.

Baca juga: Masih Banyak Penganggur di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Kondisi ekonomi warga

Menyoal kondisi perekonomian warga, tercatat ada 243 KK di RW 12 yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

Namun, kata Imron, masih banyak warga RW 12 yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi tidak mendapatkannya.

Agus Yadi (51) termasuk salah satu warga RT 06/RW 12, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Dia merupakan petugas keamanan di RW 12.

Dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan ini, Agus menerima pendapatan Rp 500.000 per bulan.

"(Pekerjaan sampingan) paling kalau ada yang suruh jadi kuli bangunan. Itu selama satu hari atau dua hari, dapat Rp 200.000," ungkap Agus.

Sebelum menjadi petugas keamanan selama tiga tahun terakhir ini, Agus bekerja sebagai penjual barang rongsokan.

Dengan pendapatan yang seadanya, Agus mengaku tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sudah empat kali dia mengajukan sebagai warga kurang mampu ke pemangku wilayah. Namun, namanya tidak pernah keluar sebagai penerima bantuan sosial ketika penyaluran dilakukan.

"Enggak, enggak keluar nama. Makanya saya bingung, saya urus administrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah empat kali. Tiga ke Kelurahan, satu ke Wali Kota," ujar Agus.

"Bikin tuh saya, saya tunggu, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak pernah keluar. Kok yang lain bisa dapat?" kata Agus melanjutkan.

Saat ditanya apakah dia mau mengurus administrasi lagi, Agus enggan. Dia sudah lelah dengan pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

“Urus kayak gitu kan butuh perangko yang enggak cukup satu. Uangnya lumayan, saya saja satu bulan pegang Rp 100.000. Lama-lama habis uang saya," pungkas Agus.

Baca juga: Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh