Bawaslu Depok Tidak Temukan Jejak Dugaan Supian Suri Lakukan Politik Praktis

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok tidak menemukan jejak dugaan politik praktis yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Supian Suri.

Laporan dugaan itu merujuk dari aktivitas Sekda saat menyambangi kantor Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon wali kota (Bacawalkot) beberapa waktu lalu.

"Kami sudah tanya PAN, jadi kami penelusuran (awal), untuk membuktikan politik praktis itu ada atau tidak. Tapi ternyata dokumen yang diserahkan (SS) hanya berupa formulir dan CV, tidak ada sama sekali dokumen partai yang ditandatangani," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Depok, Sulastio saat ditemui Kompas.com, Jumat (24/5/2024). 

Baca juga: Supian Suri Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Teruskan ke KASN

Oleh sebab itu, perkara ini saat ini menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab isi laporan mengacu kepada status Supian Suri sebagai ASN.

"Kalau dari substansi itu sebenarnya tidak masuk, tapi kan ternyata ada laporan lain (serupa) yang masuk ke KASN, nah mungkin mereka ada frame yang berbeda lagi," ucap Sulastio.

Meski demikian, Bawaslu tidak mengkaji substansi perkara, melainkan hanya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan. Syarat formil yang dimaksud, antara lain, pelapornya jelas, yang dilaporkan jelas, ada saksi dan ada bukti.

Tindak lanjut ini telah sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Kami punya waktu dua hari untuk menyiapkan kajian awal," tutur Sulastio. 

Baca juga: Supian Suri Dilaporkan ke Bawaslu Depok Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sulastio menyebutkan, laporan atas Supian sendiri dibuat oleh pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Solidaritas Depok Menggugat itu masuk ke Bawaslu, Rabu (15/5/2024).

"Proses selanjutnya akan ditangani KASN, namun mereka tidak akan melepas Bawaslu karena kasus ini di Depok, sedangkan KASN yang di tingkat nasional mungkin butuh perspektif kami," jelas Sulastio.

KASN akan melakukan kajian lebih lanjut terkait laporan itu. Tak menutup kemungkinan untuk memanggil sang terlapor yakni Supian Suri, untuk memberikan klarifikasi.

"Mereka (KASN) bilang akan melakukan klarifikasi ke terlapor (SS) minggu depan juga, cuma kami belum tahu waktunya kapan," lanjutnya.