Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stadion Lebak Bulus Tergusur MRT, Ada Pesangon untuk Pegawai Kontrak

Kompas.com - 16/07/2013, 14:18 WIB
Sonya Suswanti

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kepala Badan Layanan Umum Daerah Stadion Lebak Bulus Suratmin mengatakan, sudah ada pesangon untuk pegawai kontrak di stadion tersebut jika mereka diberhentikan pada saat proyek pembangunan mass rapid transit berlangsung. Pesangon ditujukan bagi karyawan kontrak. Jumlah pesangon bergantung pada masa kerja setiap pegawai.

"Pekerja di sini, bila ada SK, sudah pasti otomatis diberhentikan, tapi dengan catatan diberi pesangon. Pesangon juga sudah disiapkan berapa kali lipat gaji. Jumlahnya relatif, sesuai lama kerja, tetapi yang jelas sesuai UMR," kata Suratmin saat ditemui di kantor pengelola Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2013).

Suratmin mengatakan, penghitungan dan pemberian pesangon itu dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pesangon hanya diberikan kepada pegawai kontrak, sedangkan pegawai yang sudah terikat dinas akan dikembalikan ke dinas masing-masing.

"Saya juga nanti akan kembali ke Dinas Olahraga," ujar Suratmin yang baru mendapatkan surat penugasan pada 13 Februari 2013.

Sampai sekarang, pengelola Stadion Lebak Bulus belum mendapatkan tembusan surat keputusan (SK) terkait kepastian berlangsungnya proyek MRT. Ia memperkirakan surat itu akan dikeluarkan pada Oktober nanti seiring dimulainya pembangunan MRT.

Kontrak kerja sama pembangunan MRT ditandatangani dua konsorsium pemenang lelang tiga paket fisik bawah tanah pada Juni lalu. Pembangunan fisik MRT direncanakan berlangsung mulai Oktober 2013.

Stadion Lebak Bulus akan segera digusur karena akan dijadikan depo (tempat parkir) untuk MRT. Untuk alternatif pengganti Stadion Lebak Bulus, Pemerintah Provinsi DKI telah mempersiapkan dua stadion, yaitu Stadion BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Stadion Pesanggrahan di Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com