Ahok Center Menjembatani Basuki dan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ahok Center muncul dalam pemberitaan media massa terkait kegiatan corporate social responsibility sejumlah perusahaan melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga swadaya masyarakat ini menjadi kepanjangan tangan Basuki untuk membantu warga.

Saat Kompas.com mengunjungi kantor Ahok Center di lantai dasar Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, tidak ada keramaian ataupun kesibukan luar biasa di kantor tersebut. Para anggota LSM itu baru akan aktif bekerja kembali pada 19 Agustus 2013. Relawan Ahok Center, Bunyamin Permana, menjelaskan, Ahok Center hanya merupakan sebutan atau nama beken dari Center For Democracy and Transparency (CDT). Nama Ahok diambil karena berhubungan dekat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selaku pendiri LSM itu.

"Yayasan ini milik Pak Ahok pribadi sejak tahun 2007. Setelah beliau menjadi Wagub, LSM ini diserahkan kepada Natanael," kata Bunyamin, Kamis (15/8/2013).

Natanael T Opposunggu merupakan staf khusus Wagub DKI, yang juga menjadi koordinator dan penanggung jawab Ahok Center. Dahulu, ruang Apartemen Juanda yang dijadikan kantor Ahok Center itu dijadikan tempat logistik dan menyimpan alat sosialisasi kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012 berlangsung.

Bunyamin mengatakan, jumlah anggota CDT ada tujuh orang. Di kantor apartemen Juanda itu, ada dua anggota CDT, yaitu Andre dan Illa. Adapun anggota yang di bertugas di Balaikota, bernama Christine, Kamilus, Amin, Ikbal, Sakti, Suni, dan Michael. Tujuh relawan itu ada yang ditugaskan sebagai pengawas program kesehatan, rusun, dan sebagainya.

"Tujuannya seperti untuk membantu pendidikan sekolah, kesehatan, dan lainnya. Di sini tempat memberikan bantuan, bukan dari APBD, tetapi uang pribadi Pak Ahok," kata Bunyamin.

Setelah Basuki berhasil menjadi Wagub DKI, kata Bunyamin, LSM itu berfungsi sebagai penyalur bantuan yang tidak terjangkau oleh program pemerintah. Ketika ada keluhan siswa sekolah swasta yang tidak bisa membiayai buku dan sebagainya, mereka dapat mengadu kepada CDT.

Syarat agar keluhan itu dapat diproses adalah warga harus menyertakan surat dari kelurahan, beserta KTP dan kartu keluarga di Jakarta. Setelah itu, Natanael dan anggota lain melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengecek apakah data dan kasus yang dikeluhkan oleh warga itu benar terjadi atau tidak. Dengan survei di lapangan, kata Bunyamin, akan mencegah terjadinya penipuan dalam keluhan masyarakat.

"Kami juga membantu dalam bentuk pelayanan, tidak pernah dalam bentuk uang tunai. Misalnya, langsung membayarkan SPP ke sekolah swasta yang dimaksud," kata Bunyamin.

Ia menuturkan, semua bantuan itu murni uang pribadi Basuki. Basuki juga membiayai operasional LSM tersebut dari koceknya sendiri.