Ketika Bawahan Tak Bisa Dipercaya, Basuki Andalkan Relawannya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ketika aparat di bawahnya tidak dapat dipercaya, ia dapat mengandalkan relawan-relawannya. Itu pula yang Basuki lakukan dalam memecahkan masalah di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara.

Basuki mengatakan, relawan-relawan lamanya yang bergerak melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ahok Center bekerja mengawasi program unggulan Pemerintah Provinsi DKI dan penyaluran bantuan corporate social responsibility (CSR) perusahaan. LSM itu, antara lain, dilibatkan dalam pengawasan di Rusun Marunda, Cilincing.

Ia menduga, ada permainan politis di dalam tubuh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Hal itu disebabkan nama mitra kerja Ahok Center itu hanya berada di kolom laporan bantuan CSR perusahaan kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki menengarai ada oknum PNS yang mempersulit warga Waduk Pluit untuk pindah ke Rusun Marunda. Di tengah proses relokasi warga tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Marunda Kusnindar dicopot dari jabatannya.

Kusnindar ditengarai telah menghambat proses relokasi warga normalisasi Waduk Pluit ke Rusun Marunda. Menurut Basuki, di bawah pengawasan Kusnindar, tak sedikit unit rusun yang dipindahtangankan dan diperjualbelikan. Ia mengklaim hanya relawan-relawannyalah yang mau untuk mengurusi dan mengawasi pendistribusian bantuan perusahaan kepada para pengungsi di rusun.

Basuki mengatakan, untuk dapat menjadi mitra kerja resmi dalam pengelolaan bantuan CSR, harus ada persetujuan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU). Oleh karena itu, ia ingin mencari tahu siapa yang membuat kolom mitra kerja dan mengisinya dengan nama Ahok Center.

Setelah diketahui, ternyata aparat Dinas Perumahan DKI telah menulis Ahok Center di dalam baris mitra kerja CSR. "Orang Dinas Perumahan bilang, 'Kami mengasumsikan kalau saya (Basuki) yang bantu dan menafsirkan Ahok Center sebagai mitra, kemudian dipublikasi'. Makanya, saya anggap ini politik," kata Basuki.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Yonathan Pasodung mengakui, banyak calo penyewa rusun sehingga perlu ada pengawasan ketat untuk mengurusi rumah susun. Hal itu terjadi juga di Rusun Marunda, terutama dalam pengawasan distribusi barang-barang bantuan CSR perusahaan, seperti kulkas, kompor, televisi, dan sebagainya.

"Nah pada saat itu, menurut kita, siapa saja boleh memberikan pertolongannya. Ada tim independen atau relawan yang mengawasi, ya kita serahkan saja," kata Yonathan.