Jokowi Tak Masalahkan Tanah di Bantaran Ciliwung Tak Bersertifikat

Soal tanah tak bersertifikat ini didapat dari data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak mementingkan masalah itu. Yang paling penting, proyek normalisasi dan mengurangi titik banjir di wilayah bantaran Sungai Ciliwung, khususnya di DKI Jakarta, dapat teratasi.

"Yang paling penting, mereka diberi solusi dan jalan keluar. Kita tidak melihat itunya (ada sertifikat tanah atau tidak)," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta pada Jumat (16/8/2013).

Selain kepentingan normalisasi, Jokowi juga mengatakan, yang paling penting adalah warga di sepanjang bantaran tidak terkena banjir. Pihaknya sudah menyediakan dua rumah susun, yakni di Pasar Rumput dan Pasar Minggu.

"Yang penting diberi solusi, diberi jalan keluar. Proyek itu sangat bermanfaat," lanjut Jokowi.

Terdapat empat kelurahan di bantaran Sungai Ciliwung yang terkena relokasi, yakni Kampung Melayu, Kebon Manggis, Bukit Duri, dan Manggarai. Hingga saat ini, proses pembebasan lahan masih diinventarisasi oleh pemerintah kota.

Rencananya, lahan yang terkena relokasi memiliki luas 4,8 kilometer di ruas empat kelurahan itu, dan 7,5 meter di setiap sisi sungai.