"Kita akan konsentrasi untuk Palyja saja. Itu udah dimandatkan Pemprov DKI. Kita diminta mengambil 49 persen saham Palyja yang dimiliki Astratel," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (27/8/2013).
Budi menjelaskan, sebenarnya PT Jakpro memiliki banyak pekerjaan rumah yang cukup berat. Misalnya, pembebasan lahan untuk dijadikan rumah susun dan sebagainya. Atas dasar itu, pihaknya meningkatkan modal dari Rp 750 miliar menjadi Rp 2 triliun untuk memastikan proyek berjalan.
PT Jakpro telah memiliki modal Rp 750 miliar. Tinggal Pemprov DKI menyuntikkan sisa modalnya. Sayangnya, DPRD hanya menyetujui modal sebesar Rp 800 miliar saja. Pasalnya, nilai itulah yang tercantum dalam KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).
"Tanggapan saya, apa pun yang diputuskan oleh Pemprov dan dewan sudah melalui penglihatan dimensi yang banyak. Keduanya adalah payung," ujar Budi.
Hingga saat ini, pembelian saham Palyja pun masih dalam proses, yakni meninjau dokumen-dokumen resmi sebelum proses pembelian saham dilanjut. Dengan demikian, lanjut Budi Karya, total nominal pembelian pun belum bisa diketahui secara pasti.
Pemprov DKI akan mengajukan dana Rp 2,5 triliun dalam APBD Perubahan. Dari jumlah itu, Rp 1 triliun di antaranya ditujukan demi penambahan modal ketiga BUMD DKI yakni Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, dan Sarana Jaya.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa jumlah itu terlalu besar dan dikhawatirkan tidak akan berkontribusi ke pendapatan Pemprov DKI. Apalagi, sesuai KUAPPAS, jumlah modal yang diberi di bawah Rp 1 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan memperkirakan, jumlah modal yang disetujui pihaknya yakni sekitar Rp 800 miliar saja. Keputusan itu akan dilakukan pada rapat paripurna pembahasan RAPBD Perubahan Rabu mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.