Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PNS Dapat Jatah BLSM, Mpok Kana Justru Tidak

Kompas.com - 05/09/2013, 11:11 WIB
Sonya Suswanti

Penulis

 


JAKARTA,KOMPAS.com -- Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua dinilai masih belum tepat sasaran. Buktinya, di kawasan warga RT 02 RW 01, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,Jakarta Selatan, salah satu penerima BLSM adalah warga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, warga berstatus janda dan berprofesi sebagai  pembantu rumah tangga justru tidak mendapat jatah BLSM.

"Yang punya motor dapet, malah PNS dapet, tapi pembantu rumah tangga, janda, enggak dapet. Saya juga bingung mau lapor ke siapa, kata orang kelurahan 'nama-namanya sudah ada dari pusat'," ujar Munirih, Ketua RT 02 RW 01, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2013).

Berdasarkan data yang dimilikinya, banyak warga yang justru seharusnya layak mendapatkan BLSM. Mereka di antaranya, Maskana (54), janda yang kini tinggal bersama anak bungsunya yang berusia 28 tahun namun baru saja lima bulan lalu berhenti kerja di sebuah mini market.

Maskana atau yang sering disebut Mpok Kana, sehari-hari membantu cuci piring warga yang membutuhkan tenaganya. Ia juga biasa menjual buah jambu dari pohon miliknya ketika musim panen tiba. " biasanya sih bantu cuci, kalau lagi ada jambu dijual Rp 3000 per kantong, saya bawa 15 kantong di kelilingin ke tetangga. Yah, kalau buat sehari-hari mah dari mana aja, dari anak kalau lagi ada rezeki, dari tetangga, yah dari mana aja," ujar Mpok Kana ketika ditemui  Kompas.com.

Tak cuma Mpok Kana yang dianggap perlu mendapatkan BLSM. Ada juga Ny Lim (53), pembantu rumah tangga di Perumahan Bona Indah, yang suaminya tidak bisa bekerja lagi sebagai supir karena faktor usia yang mulai lanjut. Kemudian, ada keluarga Namun (66). Dia dan istrinya berdagang gorengan dan kopi di dekat rumahnya. Ironisnya Namun dan istrinya, Mariah, adalah seorang buta huruf. Tanda tangan mereka di KTP saja hanya sebuah garis panjang yang tidak beraturan.

Dibeberkan Munirih, hanya ada 6 orang dari warganya di RT 02 RW 0, yang mendapat jatah BLSM. Dari keenam warga tersebut ada yang memang benar-benar layak mendapat BLSM, namun ada juga yang tak layak. Selain itu masih banyak warga yang seharusnya dapat tapi belum mendapatkan BLSM, bahkan hingga pencairan BLSM yang kedua ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com