Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Naik Mobil Murah, Sanggup Enggak Bayar Rp 100.000 Sekali Lewat?

Kompas.com - 11/09/2013, 16:56 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Apabila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo khawatir dengan kebijakan pemerintah pusat terkait mobil murah, hal berbeda justru diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki santai dengan banyaknya mobil murah yang akan menambah kemacetan di Ibu Kota.

"Enggak takut, biasa saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9/2013).

Basuki yakin Jakarta tidak akan macet dengan kehadiran mobil murah. Yang terpenting, kata dia, DKI memiliki transportasi massal yang baik dan nyaman.

Selain itu, DKI juga akan memberlakukan sistem zonasi parkir dengan tarif mahal, baik off-street maupun on-street. Electronic road pricing (ERP) juga diyakininya membuat warga enggan menggunakan kendaraan pribadi ke tengah kota.

"Misalnya kamu naik mobil murah, sanggup enggak bayar Rp 100.000 sekali lewatnya?" kata Basuki.

Hingga saat ini, kata dia, penerapan ERP masih dalam tahap tender investasi. Sistem pembayaran ERP akan menggunakan satelit, on board unit (OBU), dengan memotong uang yang ada di bank.

Sistem ERP dengan OBU ini, kata dia, menyerupai kartu kredit. Pemilik mobil nantinya akan menerima tagihan dari sensor yang memantau OBU di dalam kendaraan. ERP ini juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2012-2017.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, ERP diyakini dapat mencegah mobil masuk ke Ibu Kota. "Tapi, tetap syarat utamanya bus sedang dan transjakarta mesti siap dulu. Kalau enggak, nanti kasihan warga tidak punya pilihan," kata Basuki.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebelumnya sempat mengatakan kebijakan mobil murah akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat. Kebijakan itu bertolak belakang dengan kebijakan lainnya untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Bahkan ia menyebut, segala kebijakan pembatasan kendaraan seperti ganjil genap atau ERP akan menjadi sia-sia dengan adanya kebijakan mobil murah.

Oleh karena itu, Jokowi pun memastikan kebijakan mobil murah itu akan menambah macet Jakarta. Pasalnya, jumlah kendaraan akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya taraf hidup warga Ibu Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Megapolitan
Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Megapolitan
Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Megapolitan
Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Megapolitan
Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada 'Study Tour' ke Luar Kota

Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada "Study Tour" ke Luar Kota

Megapolitan
RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Megapolitan
KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

Megapolitan
Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Megapolitan
Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Megapolitan
Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Megapolitan
Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Megapolitan
Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Megapolitan
Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Megapolitan
Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar 'Video Call' Bareng Aipda Ambarita

Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar "Video Call" Bareng Aipda Ambarita

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com