Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balaikota Dikepung Buruh, Basuki Pergi Lewat Tangga Darurat

Kompas.com - 29/10/2013, 15:52 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh di halaman Balaikota Jakarta sejak pagi hingga sore ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terpaksa memarkirkan mobil dinasnya di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, untuk bisa keluar dari kantornya menuju acara rapat koordinasi pembahasan banjir di kawasan Sentul, Jawa Barat, mantan Bupati Belitung Timur itu harus dikawal dengan beberapa lapis petugas pengamanan dalam dan kepolisian untuk ke tempat parkir mobilnya.

Ia pun memutar melalui gedung Blok G Balaikota dan turun melalui tangga darurat. Unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh itu menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengabulkan tuntutan mereka, yakni besaran upah minimum provinsi (UMP) Rp 3,7 juta per bulannya.

Bahkan, mereka rela menginap di Balaikota agar dapat menarik simpati Jokowi-Basuki. "Ya, enggak apa-apalah kalau mau menginap. Cuma kalau soal tuntutan Rp 3,7 juta itu enggak bisa, kita sudah jawab ke mereka," kata Basuki, Selasa (29/10/2013) di Balaikota.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga mengaku tidak masalah jika para buruh menginap di Balaikota. Jokowi malah menanggapinya dengan guyonan. "Nginep enggak apa-apa, asal jangan minta makan, jangan minta kasur, silakan nginep," ujar Jokowi.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) melalui sidang pada 25 Oktober 2013 sebesar Rp 2.299.860. Dengan penetapan KHL, angka itu akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni menetapkan besaran UMP tahun 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com