Tiap Perusahaan di Pulogadung Rugi Rp 300 Juta

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) selaku penyelenggara KIP memperkirakan tiap perusahaan di sana mengalami kerugian mencapai Rp 200 juta-Rp 300 juta dari demo buruh kali ini.

"Kita menggunakan perhitungan kasar. Untuk kerugian, tiap perusahaan sehari bisa Rp 200-300 juta," kata Humas PT JIEP Achmad Maulizal, saat ditemui di kantornya, Kamis (31/10/2013) sore.

Maulizal mengatakan, perhitungan tersebut berdasarkan kerugian tiap perusahaan dari aspek utilitas, yang meliputi masalah air dan listrik, bukan kerugian produksi. Namun, dia enggan menyebut jumlah total angka kerugian dari 375 perusahaan yang ada di KIP.

Sekadar perbandingan, pada aksi buruh serupa tahun 2012 lalu, kerugian yang diderita perusahaan dalam perhitungan mencapai Rp 15 miliar.

Dalam kegiatan unjuk rasa hari ini, sebagian perusahaan ada yang masih beroperasi. Kendati demikian, kegiatan operasi tidak berjalan seperti normalnya.

"Tidak semua perusahaan meliburkan. Ada beberapa yang libur. Beberapa perusahaan sudah antisipasi sehingga mereka memfasilitasi buruhnya yang akan unjuk rasa dipersilakan," ujar Maulizal.

Kepala Divisi Pelaksanaan PT JIEP Rachmadi Nugroho mengatakan, sampai saat ini situasi aksi demo buruh yang berlangsung di sana berjalan kondusif. Ia mengatakan, kegiatan unjuk rasa buruh dari kaca mata pengusaha tentunya membawa kerugian.

"Karena mereka banyak aspek yang harus dipenuhi. Tapi karena kejadian hari ini, jadi tidak bisa dipenuhi," ujar Rachmadi.

Ia mengungkapkan, adanya aksi sweeping buruh di perusahaan-perusahaan yang mengajak buruh lainnya yang masih bekerja mengikuti unjuk rasa juga mengganggu. Untuk mengantisipasinya, selain pengamanan internal, pihaknya juga menyiagakan bantuan dari TNI dan Polri untuk pengamanan unjuk rasa tersebut.

"Yang utama kita tetap minta aparat bantuan dari Kepolisian dan TNI. Tapi, selama ini belum pernah terjadi sesuatu yang luar biasa," ujar dia.

Buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP Rp 3,7 juta untuk DKI Jakarta dan kenaikan 50 persen secara nasional. Buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing, jaminan kesehatan gratis, menuntut pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, dan pencabutan Inpres Nomor 9 Tahun 2013.

Untuk menyuarakan tuntutannya, buruh akan melakukan aksi mogok nasional yang puncaknya terjadi pada Jumat, 1 November 2013.