Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nur Mahmudi: Produksi Pangan Saja Tidak Cukup!

Kompas.com - 02/11/2013, 07:54 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Gerakan dan strategi menuju diversifikasi dan kemandirian pangan Nasional hendaknya tidak sebatas pada tataran konsepsi, melainkan perlu diimplementasikan secara bersama dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2013), usai menjalani prosesi Penilaian Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 untuk Kategori Pembina Ketahanan Pangan.

"Sebuah konsep akan efektif berjalan jika disertai dengan gerakan dan strategi. Ini dimulai dari masyarakat perkotaan yang harus menjadi model penerapan dan menjamin konsumsi pangan non padi. Gerakan konsumsi pangan non-padi oleh masyarakat perkotaan akan berdampak luas terhadap perubahan mind set dan pola makan masyarakat," papar Nur Mahmudi.

Untuk bisa mandiri, lanjut dia, perubahan mind set dan pola konsumsi harus diubah, yaitu bahwa tersedia pangan lokal alternatif yang sehat, berserat sekaligus mengenyangkan yang bisa menjadi pilihan selain beras sebagai makanan utama.

"Oleh karena itu, ekspektasi saya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian, harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dan kampanye perubahan pola pikir dan pandangan mengenai produk dan komoditas pangan nasional yang lebih sehat dan memberdayakan," lanjut Nur Mahmudi.

Caranya, pemerintah harus menjamin subsidi pupuk, pengadaan benih, program pengolahan melalui teknologi pertanian yang dapat menstimulasi pertambahan produksi pangan yang berkualitas, serta menjamin tata niaga pangan lokal alternatif.

"Saya mengusulkan kepada Menteri Pertanian, bantuan subsidi tidak dialokasikan ke Badan Usaha Logistik, tetapi harus langsung ke daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan diversifikasi pangan supaya lebih berdaya," urai Nur Mahmudi.

Tanpa beras

Menurut Nur Mahmudi, ketahanan pangan bukan berarti kecukupan produksi pangan. Melainkan kepastian terjaminnya seluruh rantai produksi, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Kota Depok sendiri, lanjut Nur Mahmudi, sudah melakukan diversifikasi melalui Gerakan Sehari Tanpa Beras (One Day No Rice) sejak 2011 lalu. Ini merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Kota Depok dalam mendukung Gerakan Diversifikasi Pangan serta upaya akselerasi Kemandirian Pangan. Menurutnya, gerakan ini merupakan tindak lanjut Kebijakan Percepatan Pengangekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Berbasis Pangan Lokal.

"Selama dua tahun usia gerakan One Day No Rice ini, konsumsi beras di Kota Depok menurun 3,9 persen menjadi 253 gram per kapita per hari dari sebelumnya 260 gram per kapita per hari. Pada saat bersamaan konsumsi pangan alternatif seperti jagung dan umbi-umbian justru meningkat," ujar Nur Mahmudi.

Nur Mahmudi menjelaskan, terdapat alternatif pola konsumsi yang dapat didopsi masyarakat dalam Gerakan Sehari Tanpa Beras ini. Pola pertama adalah 1:7 yakni sehari makan pangan alternatif non nasi beras dalam seminggu. Pola kedua 1:2 artinya satu kali makan nasi beras dan dua kali makan pangan lokal non nasi beras.

"Jika pola 1:2 yang diadopsi secara suka rela, maka Indonesia akan memiliki cadangan pangan sebesar 22 juta ton beras padi atau ekuivalen dengan Rp 161 triliun dalam setahun. Indonesia tidak perlu impor beras lagi, bahkan mampu menjadi negara surplus beras, sehingga dapat diperdagangkan secara internasional," jelas Nur Mahmudi.

Penulisan artikel ini didukung kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com