Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pak Jokowi Bukan Gubernur Saya Lagi"

Kompas.com - 06/11/2013, 15:02 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Para buruh yang melakukan aksi di depan Balaikota Jakarta menumpahkan kekesalan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Orator pun memanas-manasi buruh dengan orasinya.

"Pak Jokowi sudah bukan gubernur saya lagi, tapi gubernur monyet," seru orator buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ia menyampaikan kalau para buruh tidak memerlukan pencitraan ke masyarakat. Menurutnya, para buruh hanya memerlukan angka kesejahteraan. Nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jokowi senilai Rp 2,441 juta tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Agar Jokowi dapat merealisasikan tuntutan kenaikan UMP sampai Rp 3,7 juta, selama tiga hari ke depan, hingga Jumat (8/11/2013), para buruh akan terus melakukan aksi di depan Balaikota Jakarta.

"Kami enggak butuh pencitraan, kami cuma butuh angka untuk anak istri kami. Kami akan terus bergerak sampai tuntutan dipenuhi," kata buruh itu.

Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi Jokowi, para buruh mengancam menutup akses jalan di Jakarta. Tak hanya jalan raya, para buruh itu juga akan memblokade seluruh akses jalan tol dan kawasan industri.

"Jalan tol dan seluruh akses jalan raya akan kita lumpuhkan. Kami juga akan menutup semua akses kawasan industri. Selama ini, buruh selalu dikerdilkan," ujar buruh tersebut.

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh berbagai serikat buruh itu hingga pukul 15.00 masih berlangsung. Sambil mendengarkan orasi, para buruh sesekali bergoyang dangdut.

Akibat aksi itu, arus lalu lintas sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi terhambat. Kendaraan yang melintas harus melambatkan laju kendaraannya karena ratusan buruh berdiri di badan jalan. Mereka juga membawa spanduk dan umbul-umbul.

Pihak kepolisian juga tidak akan melakukan penutupan Jalan Medan Merdeka Selatan. Para buruh akan melakukan aksi selama tiga hari, yakni 6-8 November 2013 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com