Tak Ada PNS Bernama Dimas Minta Uang untuk Undang Jokowi

"Tidak ada yang namanya Dimas. Saya yakin," ujarnya saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (6/11/2013) siang.

Heru mengatakan, siapa pun yang ingin mengundang Gubernur DKI haruslah melewati biro yang dipimpinnya. Namun, dia membenarkan bahwa jalur masuk surat bisa dari mana saja. Minimal, Heru melanjutkan, biro kepala daerah mengetahui tiap agenda sang Gubernur.

Setelah dari bironya, agenda tersebut masuk ke biro protokoler Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Nantinya, staf di biro protokolerlah yang mengatur teknis di lapangan dari agenda yang dihadiri Gubernur. Biro protokoler bisa berkoordinasi dengan dinas perhubungan atau satuan polisi pamong praja, sesuai dengan kebutuhannya.

"Atau minimal nama itu tidak ada di biro saya. Saya tidak tahu jika nama itu ada di wilayah lain. Tapi semua undangan ke Pak Gubernur memang harus melalui biro kami dahulu," ujar Heru.

Heru menduga, Dimas yang dimaksud bukan pegawai negeri sipil  (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan merupakan pihak ketiga. "Saya jamin, 80 sampai 90 persen, itu bukan orang kami. Tapi memang biasanya ada pihak ketiga mengaku dekat dengan Pak Jokowi dan menjanjikan suatu hal, padahal tidak ada," kata dia.

Kendati demikian, ia akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu oknum PNS yang dimaksud. Jika memang terbukti ada oknum PNS yang melakukan pemerasan,  dia menegaskan untuk tidak segan-segan memecat orang tersebut secara tidak hormat.

Peristiwa ini terungkap dari beredarnya pesan singkat yang ditulis dan dikirimkan Benyamin:

BREAKING NEWS...! TERNYATA PUNGUTAN LIAR MASIH MERAJAKLELA DALAM KALANGAN STAF KESEKERETARIATAN GUBERNUR DKI.

Dalam rangka ulang tahun ke 30 Yayasan RS Jakarta, pimpinan yayasan rumah sakit mengajukan permohonan tertulis suatu sambutan Gubernur DKI. Tapi sayang permohonan baru akan disampaikan apabila disertai sejumlah uang cukup besar jumlahnya. Terlalu....