Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar SMS, Undang Jokowi Harus Bayar

Kompas.com - 06/11/2013, 07:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah pesan singkat berantai beredar di masyarakat beberapa waktu terakhir. Isinya, tentang adanya oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi calo untuk menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam sebuah acara tertentu, dengan imbalan sejumlah uang.

Pesan singkat tersebut tampak diawali dengan sederet kalimat yang seluruhnya menggunakan huruf kapital. Berikut kalimat pertama dalam SMS yang dihimpun Kompas.com pada Selasa (5/11/2013) kemarin.

"BREAKING NEWS...! TERNYATA PUNGUTAN LIAR MASIH MERAJAKLELA DALAM KALANGAN STAF KESEKERETARIATAN GUBERNUR DKI," tulis SMS itu.

Di kalimat selanjutnya, menerangkan praktik calo yang terjadi. Berikut petikan tulisan dalam SMS tersebut.

"Dalam rangka ulang tahun ke 30 Yayasan RS Jakarta, pimpinan yayasan rumah sakit mengajukan permohonan tertulis suatu sambutan Gubernur DKI. Tapi sayang permohonan baru akan disampaikan apabila disertai sejumlah uang cukup besar jumlahnya. Terlalu...."

Di akhir pesan itu, turut tercantum pihak yang mengirim pesan berantai itu, yakni Pembina Yayasan Rumah Sakit Jakarta atas nama Benyamin Mangkudilaga, tanpa kontak yang bisa dihubungi.

Hingga pagi ini, Kompas.com berupaya mengonfirmasi SMS tersebut kepada Benyamin, tapi diketahui belum terkonfirmasi.

Diduga calo, bukan PNS

Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartanto mengaku belum mendapatkan laporan terkait beredarnya pesan singkat berantai tersebut. Di sisi lain, Heru menduga oknum yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta dan merupakan pihak ketiga.

"80 sampai 90 persen saya jamin, itu bukan orang kami. Tapi memang biasanya ada pihak ketiga mengaku dekat dengan Pak Jokowi dan menjanjikan suatu hal, padahal tidak ada," ujar Heru.

Kendati demikian, ia tetap akan melakukan penyelidikan mencari tahu siapa oknum PNS yang dimaksud. Jika memang terbukti oknum PNS tersebut melakukan pemerasan, Heru tidak akan segan-segan untuk memecatnya dengan tidak horman.

Heru, sebagai pihak resmi yang mengatur jadwal kegiatan sang gubernur mengaku hingga saat ini belum menerima surat permoh onan permintaan sambutan Jokowi dari RS Jakarta. Jika benar bahwa rumah sakit itu mengundang DKI 1, Heru mempersilakan untuk mengirimkan undangan secara resmi kepada gubernur.

"Kalau benar mau ngundang, besok pagi (hari ini) saya tunggu undangannya. Ngapain susah-susah melalui orang yang enggak jelas. Sebenarnya gampang kasih surat ke gubernur," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com