Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Jika Berpikir Politik, Kami Rugi Beresi Jakarta Sekarang

Kompas.com - 11/11/2013, 13:07 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah puluhan tahun tertib hukum tidak ditegakkan. Apabila peraturan tertib itu ditegakkan, banyak masyarakat tidak menyenangi kebijakan tersebut. Terlebih lagi, tahun 2013 ini merupakan tahun politik.

Apabila berpikir secara politis, duo pimpinan Jakarta, Jokowi dan Basuki, tak akan menjalankan antisipasi kemacetan mulai sekarang. Mereka akan lebih memilih untuk menjalankan kebijakan-kebijakan itu seusai dengan perhelatan pemilihan umum.

"Secara politik, kami sudah rugi. Itu yang kami maksudkan ketika kita bicara untuk memperbaiki sebuah kondisi. Kalau bicara politik, kami rugi melakukan semuanya sekarang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Namun, Basuki meyakini kebijakan mengatasi kemacetan dapat menyadarkan warga untuk tertib hukum. "Itu yang dimaksud Pak Jokowi untuk mencapai tertib sosial, harus tertib hukum dahulu," ujar Basuki.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah di Ibu Kota, Pemprov DKI rencananya akan mendatangkan ratusan bus sedang dan transjakarta pada Desember mendatang. Selain itu, Jakarta juga akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Rencananya, jalur di Koridor I jurusan Blok M-Kota akan diberlakukan ERP. Setiap mobil atau kendaraan pribadi yang melintasi jalur ERP akan dikenakan biaya sekitar Rp 22.000.

Antisipasi kemacetan lainnya adalah dengan meningkatkan tarif parkir on street atau di bahu jalan. Basuki juga memiliki ide lain dengan penggunaan stiker hologram sebelum penerapan ERP. Mereka yang boleh melintasi jalur ERP hanyalah yang mobilnya menggunakan stiker hologram. Stiker hologram itu direncanakan dijual dengan harga Rp 1 juta untuk satu bulannya.

"Terus motornya kita tahan tidak boleh masuk Koridor I. Jadi, perkenalan dulu nih, situasinya kayak begini. Itu yang kita lakukan," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sejak dilakukannya sterilisasi pada 30 Oktober 2013, jumlah pelanggaran penerobos jalur transjakarta sudah berkurang. Tercatat, jumlah pelanggar penerobos jalur transjakarta sejak pemberlakuan sterilisasi mencapai 3.272 pelanggar.

Koridor IX, dengan rute Pinang Ranti-Pluit, merupakan koridor dengan penyumbang terbanyak pelanggar penerobos jalur transjakarta. Tahun ini, tercatat 13.054 pelanggar ditindak di jalur tersebut. Jumlah ini lebih besar dibandingkan koridor rawan pelanggaran lainnya, seperti Koridor I, III, V, dan VI. Sepanjang 2013, hingga November, ada 56.000 pelanggar yang telah ditindak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Megapolitan
Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Megapolitan
Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Megapolitan
Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Megapolitan
Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada 'Study Tour' ke Luar Kota

Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada "Study Tour" ke Luar Kota

Megapolitan
RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Megapolitan
KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

Megapolitan
Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Megapolitan
Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Megapolitan
Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Megapolitan
Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Megapolitan
Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Megapolitan
Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Megapolitan
Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar 'Video Call' Bareng Aipda Ambarita

Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar "Video Call" Bareng Aipda Ambarita

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com