JKN Diterapkan, DKI Gandeng FKUI dan RSCM

"FKUI akan mengawasi di lapangan bagaimana implementasi SDM dan tugas untuk JKN," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Nantinya, petugas dari FKUI akan mendatangi puskesmas di Jakarta untuk memantu pelaksanaan JKN oleh para petugas. "Kalau ditemukan ada Kepala atau petugas Puskesmas yang tidak menurut sama pasien, laporkan ke kami. Bisa saja langsung kami ganti," ujar Basuki.

Dekan FKUI Ratna Sitompul mengatakan fakultasnya akan melakukan evaluasi ke bebeberapa puskesmas. Poin evaluasi, sebut dia, antara lain kelengkapan puskesmas dan ketersediaan sumber daya manusianya. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Selain itu, ujar Ratna, FKUI juga akan mengirim calon petugas senior ke puskesmas-puskemas itu. Pelatihan juga akan digelar FKUI untuk para dokter puskesmas. "Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas puskesmas sebagai gerbang kesehatan di Jakarta," ujar dia.

KJS bisa melebur ke JKN

JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan akan ditangani oleh Badan Penjamin Kesehatan Nasional (BPJS) yang sebelumnya merupakan PT Askes. Penerima JKN di Jakarta sebanyak 1,2 juta orang.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki program jaminan kesehatan berupa Kartu Jakarta Sehat (KJS). Lewat KJS, 3,5 warga Jakarta berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit kelas III di seluruh Jakarta.

Basuki mengatakan rumah sakit yang akan melebur pelayanan KJS ke JKN adalah Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan. Peleburan akan dilakukan bersamaan dengan penerapan JKN, yaitu pada 1 Januari 2014.

Dengan adanya JKN, kata Basuki, KJS dapat dipakai untuk program preventif kesehatan. Basuki mengaku selama penerapan KJS kerap mendapat laporan tentang banyaknya pasien obesitas dan tekanan darah tinggi yang ingin juga mendapatkan fasilitas KJS.