Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim Ingatkan Dua Masalah Besar Bandara Soekarno Hatta

Kompas.com - 08/01/2014, 19:39 WIB
Fitri Prawitasari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan KSAU Marsekal TNI Purnawirawan Chappy Hakim mengingatkan ada dua masalah besar yang dihadapi Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang. 

Pemindahan sebagian penerbangan komersial dari Cengkareng ke Halim Perdanakusuma yang akan dimulai Jumat (10/1/2014) dinilai bukan solusi atas kedua masalah tersebut.

"Cengkareng itu ada 2 masalah utamanya, pertama adalah over kapasitas, kedua delay," ucap Chappy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2013).

Menurut dia, terjadinya kelebihan kapasitas karena pengelola bandara terus memberikan izin kepada maskapai penerbangan untuk membuka rute baru. Akhirnya penumpang pun berlebih.

Chappy mengungkapkan pada tahun 2012 lalu, tercatat bandara menampung lebih dari 50 juta penumpang. Padahal kapasitas bandara sewajarnya hanya mampu menampung 22 juta penumpang.

"Over itu terjadi karena izin diberikan terus walaupun tahu kapasitasnya enggak bisa. Kalau over-nya seratus persen, okelah. Tapi ini sudah hampir 300 persen," kata Chappy. "Seharusnya kalau sudah mendekati kapasitas 100 persen itu diawasi. Tapi ini izin dikasih terus, jadi over," tambahnya.

Sedangkan masalah delay, menurut Chappy, Soekarno Hatta memiliki masalah pada manajemen Air Traffic Controller (ATC). Sebagai pemandu lalu lintas udara, ATC tidak memenuhi persyaratan internasional.

Pada tahun 2007 lalu International Civil Aviation Organization (ICAO) atau organisasi penerbangan sipil Internasional menemukan beberapa poin masalah di ATC. Di antaranya adalah ATC dikelola terpecah oleh banyak organisasi, antara lain Angkasa Pura (AP) I dan AP II. Padahal, menurutnya, dalam satu negara harusnya hanya ada satu pengelola ATC.

"Kenapa itu jadi masalah? Karena menyatukan banyak instansi. Jadi tidak ada standar. Baru Januari 2013 kemarin dibentuk organisi ATC Indonesia. Baru satu tahun," katanya.

Organisasi tersebut bernama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Selain itu, lanjutnya, peralatan yang dimiliki oleh ATC juga tidak memiliki standar kompeten dan SDM berkualitas rendah.

"Peralatan penerbangan itu harus standar internasional, tidak ketinggalan jaman," tuturnya.

Melihat kedua masalah tersebut, ia berujar tak ada penjelasan apapun dari pihak pengelola bandara. Pun tidak ada solusi yang diberikan. Hingga timbul wacana akan memindahkan penerbangan komersial ke Bandara Halim Perdanakusuma.

"Sampai saat ini enggak ada penjelasan ke masyarakat kenapa over dan delay. Tidak pernah diselidiki kenapa terjadi tiba-tiba sudah dipindah ke Halim," tukasnya.

Menyinggung persoalan pengalihan fungsi bandara Halim Perdanakusuma menjadi bandara komersial, menurut Chappy bukanlah jawaban akan permasalahan yang terjadi di Soekarno Hatta. Bandara Halim adalah bandara yang dirancang khusus bagi kegiatan militer.

Di sana juga menjadi kawasan pertahanan nasional dengan adanya Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional, Skuadron Udara, Skuadron Teknik Pemeliharaan Pesawat, Batalion Tempur Korps Paskhasau, tempat berlatih para personil Angkatan Udara dan Laut, serta sekolah penerbangan.

"Banyak orang enggak mengerti bahwa Halim itu bukan hanya sekedar airport, tapi dia sub system pertahanan nasional," ujar Chappy.

Dengan dialihkan sebagai bandara komersial, beberapa sekolah penerbangan pun harus tersingkir dan kegiatan militer yang biasa dilakukan di Halim akan menyesuaikan jadwal dengan penerbangan komersial.

"Masa kita mesti tersingkir dengan maskapai komersial yang mau cari duit," kata Chappy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com