Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Jakarta, Dampak Salah Urus

Kompas.com - 07/02/2014, 08:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Akibat buruknya tata kota, Jakarta berkubang masalah kompleks yang memicu bencana. Kompleksitas masalah tersebut antara lain penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, pertambahan penduduk yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, dan infrastruktur yang tak memadai. Banjir di Jakarta yang terus terjadi sampai Kamis (6/2/2014) hanyalah salah satu akibat dari salah urus kota.

Perencana kota, Andy Siswanto, dalam makalahnya, mengatakan, jika ingin memetakan potensi banjir harus disinkronkan dulu antara data penurunan tanah, kenaikan muka air laut, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, kondisi infrastruktur saat ini, dan alih fungsi lahan ekstrem, seperti pengurukan rawa dan reklamasi pantai.

Bagi Andy, inti dari begitu banyak masalah yang saling tumpang tindih itu adalah kota yang salah urus. Selama ini tata kota sekadar mengatur tata guna lahan yang cenderung terkotak-kotak untuk satu fungsi saja. Ada kawasan khusus permukiman, perindustrian, dan lainnya. Padahal, kenyataan di lapangan, manusia tidak bisa dikotak-kotakkan seperti itu.

Jakarta juga tumbuh nyaris tanpa perencanaan yang jelas. Kota tumbuh tanpa infrastruktur transportasi publik yang memadai sehingga energi terkuras habis untuk sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Akibatnya, menurut Andy, permukiman kumuh tumbuh sebagai wadah guna memenuhi kebutuhan warga dekat dengan tempat kerja dan fasilitas publik yang dibutuhkan. Inilah mengapa bantaran kali menjelma menjadi hunian liar massal. "Tata kota itu sebenarnya untuk mengatur agar warga hidup nyaman, baik miskin maupun kaya," katanya.

Di sisi lain, pendekatan yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi banjir selalu terkait dengan proyek fisik.

Penurunan tanah

Peneliti penurunan tanah Jakarta dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Hasanudin Z Abidin, mengatakan, dampak penurunan tanah bisa menyebabkan rusaknya bangunan dan infrastruktur, meluasnya banjir akibat limpahan air dari hulu ataupun limpasan pasang laut, serta tak berfungsinya sistem drainase. Bahkan, penurunan tanah juga berdampak terhadap berubahnya sistem aliran air di sungai dan kanal.

Hingga 2013, penurunan tanah terparah di Jakarta tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Berdasarkan observasi yang dijalankan Hasanudin dengan menggunakan survei global positioning system, penurunan tanah yang terjadi di Jakarta selama 1997-2011 berkisar 1 sentimeter (cm) hingga 15 cm per tahun dan bisa mencapai 28 cm per tahun di tempat tertentu.

"Jakarta bagian utara mengalami penurunan tanah cukup parah," kata Hasanudin yang juga Kepala Divisi Penelitian Fakultas Geodesi ITB.

Penurunan tanah ini, ujar Hasanudin, tak hanya memperluas dan memperdalam banjir, tetapi juga menyebabkan air tak mengalir dengan baik ke saluran drainase karena terjebak di area yang mengalami penurunan tanah. Kini, tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengukur ulang seluruh permukaan tanah di sepanjang aliran sungai dan kanal di Jakarta. Sebab, penurunan tanah di sejumlah tempat di Jakarta masih terus terjadi karena pengambilan air bawah tanah di Ibu Kota belum dapat dihentikan secara menyeluruh.

Proyeksi potensi banjir

Selain penurunan tanah, faktor penyebab banjir lainnya di Jakarta juga harus dilihat ulang sehingga diperoleh proyeksi potensi banjir setiap tahun di Ibu Kota. Terlebih lagi, banjir di Jakarta terjadi dari tahun 1711, 1714, hingga 1854 karena dilalui 13 sungai dan 40 persen kawasan Jakarta ada di dataran rendah.

"Perlu diketahui dulu sumber masalahnya. Jika semua faktor penyebab banjir bisa dipetakan, pemerintah dapat mengetahui potensi banjir yang akan terjadi. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan lingkungan secara komprehensif dan pengendalian risiko bencana," katanya.

Penyedotan air tanah, menurut Hasanudin, masih menjadi penyebab yang memperburuk kondisi penurunan tanah Jakarta. Selain itu, penurunan tanah juga disebabkan konsolidasi atau pemadatan tanah yang terjadi alamiah, terutama di kawasan pesisir yang umumnya tanahnya lunak, seperti di Penjaringan, Jakarta Utara.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com