Buntut Kekecewaan Basuki pada Swasta Pengelola Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memutus kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan sampah. Hal ini merupakan buntut dari ketidakberesan pengelolaan sampah oleh swasta.

Basuki mengatakan, permasalahan kerja sama swasta itu menjadi penyebab mengapa Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tidak dapat menjelaskan detail usulan pengadaan 200 unit truk sampah dalam Rancangan APBD DKI 2014. Basuki menengarai Unu masih ingin bekerja sama dengan swasta. Padahal, fakta di lapangan masih banyak sampah menumpuk dan tidak diangkut oleh swasta.

"Juni lalu, saya ngomong ke Kadis Kebersihan, 'Kenapa sampah berantakan?' Alasannya kan tidak ada kendaraan. Saya tanya, 'Swastanya di mana, ada di tiap kelurahan, kan?'," kata Basuki menirukan ucapannya kepada Unu, Selasa (11/2/2014) di Balaikota Jakarta.

Menurut Basuki, pengelolaan sampah oleh swasta dilakukan karena Pemprov DKI tidak perlu menyediakan banyak truk sampah. Selain itu, sampah juga dikelola hingga ke Bantargebang. Basuki mempertanyakan mengapa sampah masih berantakan meski pengelolaan sudah diserahkan kepada swasta. Hal itu berarti swasta tidak bekerja dengan benar dan yang terus disalahkan oleh warga adalah Pemprov DKI.

Melihat kinerja swasta yang buruk, Basuki menolak permintaan perpanjangan kontrak oleh swasta, yang sebelumnya bekerja sama di 42 kecamatan. Menurut dia, lebih baik Pemprov DKI membeli truk yang banyak dan mengelola sampah secara mandiri.

"Saya tanya ke swasta, BPKB sama STNK-nya mana? Ternyata mereka bilang truknya sewa. Kalau ternyata bisa sewa, kenapa kita enggak sewa truk juga sekalian," ujar Basuki. Sambil menunggu pengadaan truk sampah, Pemprov DKI akan menyewa truk sampah dalam e-catalogue dari pemasok alat berat, seperti Trakindo.

Namun, masih ada permasalahan lain, yakni pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan di kelurahan dan kecamatan yang membaur dengan swasta. Jika Pemprov DKI bekerja swakelola, seharusnya Dinas Kebersihan tidak lagi menurunkan PHL untuk mengurus sampah kelurahan dan kecamatan. Oleh karena itu, Basuki meminta data identitas beserta rekening Bank DKI kepada 2.700 PHL di Jakarta.