Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

April 2014, Jokowi Bebaskan Sisa Lahan untuk Waduk Marunda

Kompas.com - 11/02/2014, 19:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga RW 02 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, menanyakan kejelasan tentang pembebasan lahan mereka untuk pembangunan waduk. Ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkunjung ke lokasi itu, Selasa (11/2/2014) siang, mereka pun mempertanyakan kapan lahan mereka bakal dibebaskan.

"Pak, kita butuh kepastian, Pak, soalnya yang lain sudah bebas. Tinggal kita doang nih yang belum," ujar salah satu warga. "Iya Pak, kita sebenarnya diganti apa enggak sih?" timpal warga lain.

Jokowi kemudian menenangkan warga. Dia berjanji, begitu APBD 2014 selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, warga akan mendapatkan uang pembebasan lahan. "Sekarang minggu kedua, bulan besok Maret, bulan empatlah," kata Jokowi. Mendengar hal itu, warga pun puas.

Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono mengatakan, waduk seluas 56 hektar tersebut memerlukan pembebasan lahan milik 300 kepala keluarga. Pada Januari 2014, lahan milik 150 KK telah dibebaskan. Lahan sisanya belum dibebaskan karena APBD 2013 untuk pembebasan lahan itu telah habis.

"Untuk warga sebelumnya, kita anggarkan Rp 15 miliar. Untuk ini kita juga menganggarkan nilai yang sama," ujar Heru. Heru meminta kesabaran warga yang lahannya belum dapat dibebaskan.

Hari ini Jokowi mengunjungi RW 02, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Lokasi itu merupakan satu dari sembilan lokasi yang bakal dibangun waduk baru. Selain untuk menampung air, waduk Marunda juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, taman bermain anak, fasilitas umum dan lain.

Jokowi mengatakan, waduk yang dimulai pembangunannya sejak Jumat (7/2/2014) lalu tersebut baru menggunakan enam unit eskavator. Pekan depan akan ditambahkan lagi sebanyak 14 unit eskavator.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com