Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Galian Utilitas Semrawut, Dinas PU DKI Klaim Tak Punya Anggaran

Kompas.com - 18/07/2014, 17:16 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun ducting atau saluran bawah tanah khusus utilitas. Namun, Kepala Seksi Utilitas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Saleh Dharmawan mengaku tak memiliki anggaran membangun ducting.

"Untuk membangun ducting, biayanya sangat mahal Rp 45 juta per meter. Jadi, banyak lokasi yang tidak jadi dibangun ducting," kata Saleh, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Rencananya, pada 2012 lalu, Dinas PU DKI akan membangun saluran bawah tanah di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Akan tetapi, tidak jadi terlaksana karena terkendala besarnya anggaran.

Ia menjelaskan, sejak tahun 1970 lalu, utilitas yang berada di bawah tanah sudah semrawut. Utilitas seperti pipa gas milik perusahaan gas negara (PGN), Telkom, kabel listrik PLN, dan serat optik internet tidak tertata baik.

Terlebih, Pemprov DKI tidak memiliki peta utilitas bawah tanah. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ducting untuk merapikan utilitas tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tidak ada pembangunan ducting di kawasan Jalan Jenderal Sudirman atau koridor MRT. Dinas PU DKI mengira pembangunan ducting akan dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta.

"Memang tidak ada perencanaan pembangunan ducting di Jalan Sudirman karena ada pembangunan MRT," kata Saleh.

Salah satu yang mengeluhkan semrawutnya utilitas di Jakarta adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Itu dikeluhkan PGN menyusul adanya ledakan pipa gas bocor di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (16/7/2014) malam.

(Baca juga: Galian Utilitas Semrawut, Ahok Tuding Itu Kesalahan Dinas PU)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com