Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Di Sini Jangan Ada Lagi Orang Politik, Deh!

Kompas.com - 23/10/2014, 11:58 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membangun pemerintahan DKI tanpa campur tangan maupun kepentingan politis. Ia ingin menunjukkan bahwa masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang berkompeten dan memiliki keinginan mewujudkan Jakarta Baru.

"Makanya, saya bilang, kalau di sini (DKI) jangan ada lagi orang politik, deh. Walaupun jabatan saya politik, tapi PNS merasa dihargai," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (23/10/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu ingin membuktikan bahwa banyak PNS jujur dengan melakukan lelang jabatan untuk seluruh jabatan strategis, mulai dari jabatan eselon IV hingga eselon II. Staf yang memiliki golongan III-B bisa mengikuti tes assessment dan lelang jabatan untuk menduduki posisi pejabat eselon IV.

Basuki merasa, peraturan yang ada selama ini menyebabkan banyaknya PNS memiliki potensi tidak cepat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Pejabat yang dapat menduduki jabatan eselon II hanya berputar dari satu pejabat ke pejabat lainnya.

"PNS DKI itu banyak yang bagus untuk naik (jabatan) sebetulnya, tapi enggak ada kesempatan. Nah, biasanya orang politik itu memang tidak memberikan kesempatan pada PNS, sekarang saya mau kasih yang terbaik dong (buat PNS)," kata Basuki.

Untuk merealisasikan keinginannya itu, Basuki juga tidak akan memilih calon wagub DKI dari partai politik. Dua parpol pengusung Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI 2012 memiliki hak untuk mengusung calon wagub DKI pendamping Basuki.

Daripada hubungan kedua partai semakin tidak harmonis, lebih baik dia memilih calon wagub DKI dari unsur birokrat, yakni Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani.

"Jadi nanti kalau saya pilih Pak Djarot (PDI-P), Gerindra marah ke saya. Kalau saya pilih Pak Muzani (Sekjen Gerindra), PDI-P yang marah sama saya. Kalau Bu Yani kan netral, orang yang bekerja," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com