Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjangan untuk Marbot Masjid Diharapkan Setara dengan Ketua RT

Kompas.com - 16/12/2014, 13:56 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyarankan agar tunjangan untuk para marbot masjid di Jakarta disetarakan dengan tunjangan para Ketua RT dan RW yang saat ini telah mencapai sekitar Rp 1,5 per bulan. Dengan jumlah tersebut, para marbot diyakini akan bisa lebih fokus mengurus masjid.

"Dari 2013, marbot dapat intensif sekitar Rp 200 ribu per bulan. Ini belum ideal. Kalau saya maunya (tunjangan marbot) setara dengan RT/RW karena mereka itu eksitensinya lebih bagus. Bangun lebih awal, korban waktu. Kalau Rp 1,5 per bulan, dia bisa fokus memakmurkan masjid," kata Sekretaris DMI DKI Jakarta Agus Sofyan, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Selain Marbot, Agus juga menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI memberikan tunjangan untuk para guru ngaji. Menurut Agus, saat ini, para guru ngaji hanya mengandalkan penghasilan dari anak didiknya. Adapun penghasilan bersih yang mereka kantongi setiap bulannya hanya berkisar Rp 100-200 ribu. Jumlah tersebut, kata Agus, masih belum ideal karena seharusnya para guru mengaji mendapat bayaran sekitar 700-800 ribu per bulan.

"(Guru mengaji) kurang diperhatikan. Gajinya Rp 100-200 ribu per bulan. Itu paling anak muridnya yang ngasih uang. Bahkan ada yang ikhlas (tanpa bayaran). Idealnya gaji buat guru mengaji sekitar Rp 700-800 ribuan," ujar dia.

Agar tunjangan yang diberikan tepat sasaran, Agus menyarankan agar diterapkan syarat-syarat khusus, meliputi guru mengaji yang berhak diberikan tunjangan adalah mereka yang mengajar di Taman Pendidikan Quran (TPQ), memiliki murid, minimal sudah lama mengajar, dan punya potensi sebagai guru mengaji.

"Tamatan pesantren banyak yang menganggur, sayang kan kalau potensi mereka tidak dimanfaatkan. Jadi anak-anak kita yang belum dapat pekerjaan, bisa mendapatkan lapangan kerja juga. Mendidik anak kecil mengenal agama, supaya tidak buta huruf (Alquran)," ucap Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com