Rombak Direksi BUMD, Ahok Disarankan Libatkan KPK dan PPATK

Pansel tersebut, kata Uchok, nantinya harus bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Tujuannya, untuk mengetahui integritas orang yang akan dipilih.

"Pansel yang dibentuk harus bekerja sama dengan PPATK dan KPK untuk melihat harta kekayaan cash flow uangnya dia," kata Uchok saat dihubungi, Senin (19/1/2015).

Uchok menambahkan, para anggota pansel harus berasal dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab apabila melibatkan "orang dalam di Balai Kota", kata Uchok, maka kemungkinan calon yang akan dipilih adalah orang "pesanan". "Pansel harus diisi orang ahli, jangan yang itu-itu saja. Kalau itu-itu saja, pasti pesanan," ujar dia.

Uchok pun menyarankan pansel memasang kriteria calon yang ketat. Misalnya, kandidat memiliki kapasitas menguasai bidang BUMD yang akan dipegangnya.

"Mengingat BUMD itu memiliki orientasinya berbeda, ada yang murni bisnis, ada yang PSO (public service obligation)," ucap dia. [Baca: Ahok Disarankan Tak Tempatkan Pensiunan PNS Jadi Direksi BUMD]

Sebelumnya, Ahok mengatakan bahwa tujuan perombakan massal direksi BUMD DKI untuk lebih menggenjot kinerja perusahaan demi memperoleh pendapatan daerah yang lebih optimal. Sebab, dia melanjutkan, tak sedikit BUMD DKI yang dinilai kurang sehat karena tidak memberikan pendapatan kepada DKI.

"Yang paling penting direksi sama dirutnya itu punya integritas, jujur, enggak gila duit," ujar Ahok. Menurut dia, perombakan jajaran direksi BUMD akan dilakukan melalui tes kompetensi terlebih dahulu.

Saat ini, kata dia, sudah ada beberapa nama yang dia arahkan menjadi dirut di BUMD DKI. "Sudah final seleksinya beberapa dirut. Saya jamin orangnya bisa kerja kencang. Pokoknya, nanti semua (dirut) diganti," ujarnya.