Mayoritas Warga Menolak Pindah ke Rumah Susun

Hunian liar sekaligus tempat usaha pemulung, barang bekas, tempat pencucian kendaraan bermotor, dan bengkel itu sudah ada sejak sekitar 10 tahun lalu. Sebelumnya, di lokasi tersebut terdapat taman. Taman itu kemudian hilang karena okupasi warga.

Ali (60), pemilik gubuk di Kanal Barat, mengatakan tinggal di Tomang, Grogol Petamburan, sejak berumur sembilan tahun. Sebelumnya, dia tinggal di dekat jalan inspeksi. Rumahnya digusur karena ada proyek pelebaran jalan. Kini, ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di badan Kanal Barat. Meskipun rawan disapu banjir, ia memilih tinggal di sana karena tidak ada tempat.

”Kalau ada rusun, saya mau. Sementara saya tetap bertahan di sini atau menumpang karena tidak ada tempat,” ujar Ali.

Suprianto (51), pemilik gubuk lain, mengatakan sudah sepuluh tahun mencari nafkah di gubuk itu. Ia mengumpulkan sampah, memilah, kemudian menjual kepada pengepul. Ia sadar tinggal di lahan milik pemerintah dan harus mengembalikan tanah itu sesuai fungsinya. Namun, ia juga harus merintis ulang usaha yang selama ini menghidupi istri dan kedua anaknya. Ia menolak jatah unit rusun meskipun memiliki KTP DKI Jakarta.

”Tak hanya usaha, kami juga tinggal di situ. Sekarang istri dan anak saya suruh pulang ke Tegal, Jawa Tengah,” kata Suprianto.

Camat Palmerah Zery Ronazy mengatakan, pihaknya sudah menjalankan prosedur penertiban dengan benar. Ia sudah melakukan sosialisasi dengan melibatkan RT, RW, dan lurah. Warga direncanakan mendapatkan unit rusun di Kota Bambu Selatan Palmerah. Namun, rusun itu dalam proses pembangunan. Selain itu, mayoritas warga juga menolak menerima rusun karena sudah mengontrak atau memiliki rumah di sekitar lokasi.

”Rata-rata gubuk itu hanya digunakan sebagai tempat usaha,” ujar Zery.

Penertiban di lokasi itu dilakukan untuk membebaskan jalan inspeksi dan normalisasi Kanal Barat, juga sebagai upaya menormalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir. Menurut rencana, taman di lokasi tersebut juga akan difungsikan kembali.

PKL ditertibkan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga menertibkan ratusan lapak pedagang kaki lima di Jalan Harsono RM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penertiban itu dilaksanakan sebagai respons atas keluhan warga yang kesulitan mengakses jalan menuju Taman Margasatwa Ragunan (TMR) karena okupasi PKL.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan Sulistiarto, sebagian Jalan Harsono RM biasanya dipakai 200 PKL. ”Pada akhir pekan menjadi 450 PKL,” katanya.

PKL berjualan mulai dari sisi Pintu Masuk Utara TMR hingga di depan gerbang Gelanggang Olahraga Ragunan. Umumnya, mereka berjualan pakaian anak, makanan, dan minuman. Kemarin, 75 petugas dikerahkan untuk membongkar lapak-lapak kayu dan mengangkutnya dengan truk Satpol PP. Menurut Sulistiarto, pihaknya akan berjaga untuk mencegah PKL kembali ke lokasi itu.

Pendataan warga rusun

Adapun pendataan sesuai domisili dan lebih selektif terhadap warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda terus dilakukan. Warga yang tidak memiliki KTP sesuai domisili pada Februari mendatang terancam digusur.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan, pendataan ini jauh lebih selektif dan harus berdasar semua data yang wajib dimiliki warga. Apabila tidak memiliki salah satu di antaranya, KTP tidak akan diberikan.

”Pengantar dari RT, misalnya, kalau tidak punya, KTP tidak kami buatkan. Sebab, tentu ada yang salah kalau begitu. Beberapa orang yang mencoba bermain-main kami tolak permohonannya,” kata Edison.

Menurut data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, hingga awal Januari 2015 ini, dari 2.600 keluarga atau 6.275 jiwa yang menghuni rusun, baru 72 persen yang telah menyesuaikan administrasi sesuai domisili.

Apabila proses itu selesai, tambah Edison, data yang dimiliki harus memiliki kesesuaian antara domisili, identitas diri, serta data di buku bank yang dimiliki. Hal tersebut yang menjadi dasar untuk menetap di rusunawa. (JAL/DNA/DEA)