Lurah Susan: Kebanyakan Orang Kaya Rela Bayar daripada Macet-macetan

Mantan Lurah Lenteng Agung itu percaya bahwa kebijakan tersebut untuk kebaikan warga. Ia juga yakin Ahok telah mempertimbangkan wacana tersebut sebelum ditetapkan menjadi kebijakan baru.

"Kalau Gubernur yang ngomong sudah iya saja. Kan beliau (Ahok) sudah memikirkan untuk ke depan," ujar Susan di sela-sela pekerjaannya, Senin (2/2/2015). [Baca: "Kebijakan Ahok Makin 'Ngaco' Saja"]

Susan menilai wacana memberi tarif pada mobil pribadi yang hendak melintasi jalur bus transjakarta lebih baik daripada membiarkan orang-orang yang berduit itu masuk sesuka hati, tanpa membayar.

"Ya itu hitung-hitung bayar retribusi. Lagian kebanyakan orang kaya rela bayar daripada macet-macetan," ucapnya.

Lurah yang sedang fokus menertibkan wilayahnya dari pedagang kaki lima liar itu menyamakan wacana tersebut dengan kasus tilang. Bedanya, tilang pengendara bisa lewat terlebih dahulu lalu membayar uang "damai". [Baca: Mereka yang Girang Mobilnya Boleh Masuk Jalur Transjakarta]

"Kalau ini kan bayar dulu baru boleh lewat, itu lebih baik. Kalau tilang, ada uang damai bisa lari ke kantong yang enggak bertanggung jawab, itu lebih enggak baik," kata Susan.

Ide Ahok mewacanakan kendaraan pribadi orang kaya atau berpenghasilan tinggi bisa menggunakan jalur bus transjakarta tersebut muncul setelah temannya memarahinya karena telah membayar pajak kendaraan pribadi dengan tinggi. 

"Teman saya marah begini, 'Jadi begini Hok (Basuki), kamu itu kurang ajar. Saya bayar pajak STNK mobil Lexus Rp 28 juta, kenapa saya tidak bisa menggunakan jalur transjakarta. Saya punya duit, kamu apa'," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, lanjut Ahok, penerapan wacana ini tentunya diiringi dengan kompensasi yang sebanding. Menurut dia, merealisasikan keinginan temannya hanya memunculkan kesenjangan sosial di antara warga Jakarta. [Baca: Ahok Buka Wacana Orang Kaya Boleh Melintas di Jalur Transjakarta]