106 Anggota DPRD Belum Gajian, Klaim Pinjam Uang Sana-sini

"Sudah dua bulan ini belum gajian, ya prihatin dulu lah. Terpaksa pinjam (uang) teman, saudara, keluarga untuk (memenuhi) kebutuhan hidup sehari-hari," kata wanita yang akrab disapa Else itu, Jumat (6/2/2015). 

Ia mengaku pasrah gajinya belum dicairkan oleh Pemprov DKI. Selain itu, kata dia, keterlambatan pembayaran gaji anggota dewan ini disebabkan molornya pengesahan anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) DKI 2015.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Politisi PDI-P itu menjelaskan, seharusnya setiap tanggal satu, anggota dewan sudah menerima gaji. 

Menurut dia, memang di awal tahun, biasanya pembayaran gaji anggota dewan selalu telat karena pengesahan APBD DKI. "Mestinya di bulan Februari sudah mulai realisasi," kata Dwi Rio.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyayangkan keterlambatan pembayaran gaji ini. Bahkan ia menuding Pemprov DKI kerap melakukan kesalahan dan menelantarkan kewajiban mereka.

"Misalnya pembayaran listrik beberapa bulan lalu tertunggak sehingga lampu sejumlah taman di Jakarta gelap gulita. Sekarang giliran gaji PNS dan anggota DPRD yang tertunda. Kasus semacam ini jadi pil pahit Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) DKI buat bekerja lebih baik," ucap Taufik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, jumlah gaji anggota DPRD masih sama seperti periode sebelumnya.

Gaji tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan.

Untuk uang representasi, Ketua DPRD mendapatkan Rp 3 juta dan Wakil Ketua mendapatkan Rp 2,4 juta, sedangkan para anggota mendapatkan Rp 2,25 juta. Untuk tunjangan jabatan, Ketua DPRD mendapatkan Rp 4,35 juta, Wakil Ketua mendapatkan Rp 3,48 juta, dan anggota mendapatkan Rp 3,26 juta.

Sementara itu, untuk tunjangan komunikasi intensif, semua anggota DPRD mendapat Rp 9 juta.  Kemudian untuk tunjangan operasional, Ketua mendapatkan Rp 18 juta dan Wakil Ketua mendapatkan Rp 9,6 juta.

Tunjangan ini tidak diberikan pada anggota lainnya. Tunjangan terakhir adalah tunjangan perumahan. Untuk tunjangan ini, hanya Wakil Ketua dan anggota yang mendapatkannya. Sebab, Ketua DPRD DKI mendapat rumah dinas di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Adapun besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua mendapatkan Rp 20 juta, sedangkan anggota mendapatkan Rp 15 juta.

Apabila dijumlahkan, maka gaji per bulan yang diterima oleh anggota DPRD yaitu: Ketua Rp 35.163.260 dan Wakil Ketua Rp 45.161.920, sedangkan para anggota Rp 30.291.320. Gaji Wakil Ketua lebih besar dari Ketua DPRD disebabkan karena adanya tunjangan perumahan itu.