Kejagung Belum Terima Laporan Ahok

"Sampai saat ini, kami belum menerima laporan resminya (pelaporan Ahok terhadap empat anggota DPRD). Kalau kasusnya korupsi, memang bisa dilaporkan ke sini, tetapi sejauh ini laporannya belum ada," kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Tony T Spontana, Rabu (25/2/2015) pagi, kepada Kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan telah melaporkan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta ke Kejaksaan Agung. Laporan tersebut disebut terkait dugaan penyalahgunaan APBD. (Baca: Ahok Laporkan Anggota DPRD ke Kejagung?)

"Nanti dong dilihat. Kan dia (anggota DPRD) punya hak angket menyelidiki kesalahan saya. Saya sebagai orang biasa enggak punya hak angket seperti dia. Tapi, aparat punya hak angket juga kan, seperti Jaksa Agung dan Kabareskrim Mabes Polri punya hak angket untuk menyelidiki 'kegilaan' DPRD. Punya, kan," kata dia di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). 

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan akan menelusuri kekisruhan pembahasan APBD kepada aparat berwenang, apalagi ketika dia menemukan anggaran "siluman" sebesar Rp 12,1 triliun yang diajukan oleh oknum DPRD setelah APBD disahkan dalam paripurna pada 27 Januari 2015 lalu. Ahok menyebut, ada wakil ketua komisi yang memotong anggaran program unggulan yang telah disusun dan disahkan di paripurna hingga 10-15 persen. Kemudian, potongan anggaran itu dialokasikan untuk program bukan prioritas, dengan total mencapai Rp 12,1 triliun. (Baca: Ahok Bongkar Siasat DPRD Selipkan Anggaran Siluman)

Misalnya, pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Perangkat itu berfungsi sebagai penyedia listrik cadangan atau tambahan pada bagian tertentu, seperti komputer, data center, atau bagian lain yang penting untuk mendapat asupan listrik secara terus-menerus pada waktu tertentu.